Penelitian ini membahas tentang formulasi Kebijakan Larangan Penyelenggaraan Reklame Rokok dan Produk Tembakau Pada Media Luar Ruang di DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis serta memaparkan latar belakang dan proses dari formulasi kebijakan larangan penyelenggaraan Reklame Rokok dan Produk Tembakau di wilayah DKI Jakarta, serta alternatif kebijakan fiskal yang dapat digunakan untuk menurunkan eksternalitas negatif rokok di wilayah DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data secara studi pustaka dan wawancara tidak terstruktur dengan teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah kebijakan larangan penyelenggaraan reklame rokok di wilayah DKI Jakarta dilatarbelakangi oleh latar belakang yuridis dan sosiologis. Latar belakang yuridisnya adalah delegasi dari undang-undang dan peraturan yang ada diatas Pergub nomor 1 tahun 2015, sedangkan latar belakang sosiologisnya adalah meningkatkan taraf kesehatan dan produktifitas masyarakat DKI Jakarta. Kebijakan Pergub nomor 1 tahun 2015 ini masih memiliki beberapa celah. Karena itu kebijakan fiskal dengan pajak sebagai instrumennya dapat digunakan sebagai alternatif kebijakan yang lebih efektif, namun proses formulasinya akan lebih panjang dan sulit karena melibatkan lebih banyak pihak, dan kecil kemungkinan untuk disetujui oleh pihak-pihak lain yang terlibat.

---

This research discusses about the formulation of policy ban on cigarette and tobacco product advertising on outdoor media in DKI Jakarta. The Purpose of this study is to analyze and to explain the background and process of the policy, and alternative fiscal policy which can be used to reduce negative externalities in DKI Jakarta. The approach used in the study is a qualitative approach to data collection methods in literature and in-depth interview. Results of this research is the policy ban on cigarette advertisement in Jakarta motivated by juridical and sociological background. The background is a juridical delegation of laws and regulations thereon, while the sociological background is to improve the health and productivity of Jakarta society. This Policy still has several loopholes. Therefore, fiscal policy with taxation as an instrument of policy can be used as an alternative to a more effective policy, but the formulation process would be longer and more difficult because it involves more parties who seems hard to agree and approve the policy.