Sosok kepemimpinan karismatik yang memiliki daya tarik tertentu bagi masyarakat dan media akan mengalami masa-masa krisis ketika pemimpin tersebut mengambil kebijakan yang tidak populer (tidak pro-rakyat). Berita yang diambil berfokus pada sosok kepemimpinan Presiden RI 2014-2019 Joko Widodo pada masa krisis saat mengambil kebijakan kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak) dan saat pencalonan Kapolri oleh Presiden yang menuai sejumlah kontroversi hingga terjadi polemik antara KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Polri (Kepolisian Republik Indonesia). Populasi berita dalam penelitian ini adalah pemberitaan pada tiga media nasional yaitu Kompas, Media Indonesia dan Koran Sindo. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya inkonsistensi media nasional dalam melakukan pemberitaan pada masa krisis, kemungkinan kecenderungan media terhadap sosok kepemimpinan karismatik Presiden Joko Widodo dan adanya tendensi kelanjutan keberpihakan media-media nasional sejak masa pemilihan umum 2014 yang membuat media nasional belum menjalankan perannya dalam mengawasi pemerintahan secara objektif.

---

Charismatic figure with certain attraction to public and media will someday experience crisis situations especially when that figure needs to make unpopular/unfavorable decision upon its public. News observed focusing on leadership figure of Joko Widodo on his early period of governance were specifically in period of the rising prices of fuel and controversial decision regarding president nomination on Budi Gunawan as Chief of Indonesia National Police which was further escalated into polemic between Corruption Eradication Commision and National Police. News outlets population of this research is comprised of Kompas, Media Indonesia, and Koran Sindo. The research concluded that there is media inconsistency in term of depicting crisis situation, possibility of media tendency protecting charismatic figure of President Joko Widodo, and continuation of national media orientation towards the figure since general election 2014 which makes it has yet perform its ideal role to be objectively overseeing government process.