Analisis terhadap implementasi kebijakan reformasi administrasi perlu dilakukan untuk mengetahui proses dan hasil pelaksanaan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sebagai tempat penelitian dipilih Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai salah satu kementerian/lembaga yang telah dianggap sudah memenuhi syarat diterapkannya reformasi birokrasi di lingkungannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi refromasi administrasi di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat belum efektif. Untuk memperbaiki disarankan meningkatkan kualitas SDM aparatur di Kemenko Kesra melalui peningkatan kompetensi, mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam berbagai kegiatan untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan dan memperkuat sistem promosi jabatan tinggi yang telah berjalan.

---

The implementation of administrative reform need to be analyzed in order to know the results of the implementation and some factors affecting the process. The research selected The Coordinating Ministry For People’s Welfare as an agency which is implementing administrative reform in their organization. This research applied a qualitative approach with in-depth interviews.

The conclusion of this research is that the implementation of administrative reform in The Coordinating Ministry For People’s Welfare is not effective. Some recommendations to improve the implementation are improving the capacity of its Human Resource, improving the use of Information and Communication Technology (ICT) in various units is necessary to enable the employees work more quickly, accurately, efficiently and effectively and give more effort on the open selection program.