Penelitian ini membahas mengenai proses policy trasnfer dalam perumusan kebijakan dan program REDD+ di Kalimantan Tengah pasca ditunjuknya Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pilot province program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) di Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting salah satunya yaitu policy transfer program REDD+ di Kalimantan Tengah disimpulkan sebagai voluntary transfer/transfer sukarela yang didorong oleh peranan dan komitmen Kepala Daerah Provinsi yaitu Gubernur Kalimantan Tengah. Policy transfer yang terjadi termasuk dalam kategori incomplete transfer dikarenakan elemen-elemen krusial pembentuk kebijakan pada prosesnya tidak secara konsisten dan efektif diterapkan. Beberapa alternatif yang disarankan guna perbaikan ke depan yang salah satunya adalah perlunya diatur secara jelas ruang pelibatan dan partisipasi yang konsisten kepada seluruh pihak terkait terutama kepada masyarakat adat dalam setiap kebijakan.

---

This research discusses about the process of policy transfer in the policy and program formulation for REDD+ in Central Kalimantan after Central Kalimantan being appointed as a pilot province to Reduce Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD +) in Indonesia. By using qualitative methods, this research resulted some important findings which is the policy transfer of REDD+ program in Central Kalimantan concluded as a voluntary transfer which driven by the role and commitment of the Head of the Provincial namely Governor. Policy transfer that occur are included in the category of incomplete transfer due to crucial elements in the policy-forming process is not consistently and effectively applied. Some alternatives for future improvements are being advised, one of one of them is the neecessity to set a bigger space for all stakeholders consistenly, especially indigenous peoples to involve in and making participation in every step of public policy making.