Salah satu sengketa yang sering terjadi berkaitan dengan status atau kepemilikan tanah adalah sengketa antara masyarakat dengan pemerintah. Pemerintah dalam upaya mensejahterakan rakyat membutuhkan tanah sebagai sarana yang dapat digunakan untuk kepentingan umum. Tanah yang digunakan dapat berupa tanah berupa aset dari daerah tersebut atau merupakan tanah milik masyarakat. Sewajarnya, masyarakat yang bersedia memberikan tanahnya untuk dijadikan sarana umum akan memperoleh ganti rugi dari pihak pemerintah atas penggunaan tanah tersebut, namun seringkali hal tersebut tidak berjalan dengan baik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai status hukum tanah dan kekuatan alat bukti kepemilikan tanah yang menjadi obyek sengketa serta penerapan aspek keadilan dan kepastian hukum dalam putusan pengadilan berkaitan dengan masalah sengketa tanah antara ahli waris dengan pemerintah kota Tangerang Selatan. Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan metode preskriptif analitis. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa status tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah girik dan belum bersertipikat, sedangkan alat bukti yang digunakan oleh pihak pemerintah adalah berdasarkan surat pernyataan aset yang didasarkan atas surat keterangan desa. Dalam hal ini girik mempunyai kekuatan pembuktian yang lebih kuat jika dibandingkan dengan surat pernyataan aset tersebut dan putusan-putusan dalam pengadilan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

---

One of the frequent disputes relating to the status or land ownership is disputed between the community and the government. Government in an effort to prosper the people in need of land as a means that can be used for public purposes. Land used may be in the form of land or assets of the area is land owned by the community. Naturally, people who are willing to give their land to be used as a common means will receive compensation from the government for the use of the land, but often it is not going well. The problem in this research is the legal status of the land and the strength of evidence of land ownership became disputed and implementation aspects of justice and rule of law in the judgment with regard to the problem of land disputes between heirs with South Tangerang city government. This thesis using normative juridical approach and prescriptive analytical methods. From the research we concluded that the status of the disputed land is the land girik and yet bersertipikat, while the evidence used by the government is based on a statement of assets based on the letter of the village. In this case the strength of evidence girik have stronger when compared to the waiver of these assets and court rulings in accordance with the provisions of the applicable legislation.