Dalam kinerja pemerintahan saat ini menghadapi “tekanan” dari berbagai pihak untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat serta dituntut lebih efektif. Hal itu menyebabkan e-Government atau pemerintahan berbasis elektronik semakin berperan penting bagi semua pengambil keputusan. Salah satunya keputusan dalam hal pengesahan badan hukum Yayasan. Tesis ini akan menganalisis keabsahan Surat Keputusan yang dikeluarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan bagaimana tanggung jawab Notaris apabila terjadi kesalahan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian ialah bahwa agar tercapainya tujuan pelayanan publik yang cepat, aman, dan efisien maka dalam proses penerbitan Surat Keputusan terhadap pengesahan badan hukum tidak dilakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen sehingga memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada Notaris sehingga menyebabkan keraguan pada keabsahan Surat Keputusan tersebut yang seharusnya menjadi tanggung jawab Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pengamanan untuk menjaga keautentikan dalam Surat Keputusan tidak cukup hanya menggunakan sistem QR Code tetapi juga dengan tanda tangan digital dengan digital certificate.

---

In the performance of the current government faces pressure from various parties to improve public services and increase active participation in providing information to the public and prosecuted more effectively. It causes e-Government or electronicbased government increasingly important role for all decision makers. One of them is a decision in the case ratification foundation. this thesis will analyze the valdity by the Minister of Law and Human Rights and how reponsibility of the notary in the case of errors. Method of research is normative juridicial or legal research literature.

The results of the study is that in order to achieve the goal of public service that is fast, secure, and efficient then in the process of issuing a decision on the ratification of legal entities not assessment of conformity document giving full responsibility to the notary causing doubt on the validity of the decree that should be the responsibilty of the Minister of Law and Human Rights and safeguards to preserve the authenticity of the decree is not enough just to use QR Code system but also with digital signatures with digital certificate.