UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Kedudukan hukum letter of undertaking dalam hukum positif di Indonesia = Legal standing of letter of undertaking in prevailing law in Indonesia

Yuskandini Wijayanti; Rosa Agustina, supervisor; Ratih Lestarini, examiner; Akhmad Budi Cahyono, examiner ([Publisher not identified] , 2015)

 Abstrak

[ABSTRAK
Dalam suatu perikatan yang dibuat oleh para pihak, pada umumnya pihak yang memiliki hak
tagih/ piutang kepada pihak lainnya meminta untuk diberikan jaminan pemenuhan haknya
kepada pihak yang berutang. Pada praktek yang terjadi, terdapat suatu bentuk pemberian
jaminan yang dinamakan Letter of Undertaking/ surat sanggup, di mana Letter of
Undertaking ini merupakan salah satu bentuk surat pernyataan yang diberikan oleh pihak
ketiga yang menyatakan kesanggupannya untuk mengambil alih tanggung jawab untuk
memenuhi kewajiban dari pihak yang berutang sekaligus risiko yang mungkin timbul akibat
dilaksanakannya kewajiban tersebut oleh pihak penerbit Letter of Undertaking. Letter of
Undertaking ini berbeda dengan perjanjian penanggungan. Keberadaan Letter of Undertaking
sebagai bentuk dari surat pernyataan tidak diatur secara khusus, sehingga sejauh mana
kekuatan hukum mengikatnya terhadap pihak penerbit Letter of Undertaking dan bagaimana
pemberian perlindungan atas pelaksanaan pemenuhan haknya bagi pihak yang menerima
Letter of Undertaking tersebut masih menjadi pertanyaan. Hal inilah yang diangkat sebagai
pokok permasalahan oleh penulis. Oleh karena tidak ada pengaturan terhadap Letter of
Undertaking, maka metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan
menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), di mana pendekatan konseptual
dilakukan manakala penulis tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan
karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dengan
menggunakan pendekatan konseptual, maka penulis bermaksud untuk menemukan
kedudukan hukum dari Letter of Undertaking dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia,
khususnya yang berlaku dalam hukum perikatan.

ABSTRACT
In an agreement, practically, those who have the right to claim to other parties ask for a
guarantee for the fulfillment of its rights to those who have the obligation to such party. In the
practice that occurs, there is a form of a guarantee is called Letter of Undertaking, in which
the Letter of Undertaking is one form of an affidavit given by a third party who state his
readiness to take over the responsibility for fulfilling the obligations of party that owe and
any risks might be occurs because of obligations fulfillment of such third party. Letter of
Undertaking is different from the underwriting agreement. The existence of a Letter of
Undertaking is not specifically regulated, so the extent to which legal force to the issuer of
Letter of Undertaking and how to provide protection for the implementation of rights to the
party receiving the Letter of Undertaking is the subject matters by the authors. Because there
is no regulation of the Letter of Undertaking, the research methods used by the author is
conceptual approach, in which the conceptual approach is used when the author did not begin
from the existing law. Such approach is used because it is not yet or there is no rule of law to
the matters encountered. By using the conceptual approach, the author intends to find the
legal standing of the Letter of Undertaking in the positive law in Indonesia, especially as it
applies in the law of contract., In an agreement, practically, those who have the right to claim to other parties ask for a
guarantee for the fulfillment of its rights to those who have the obligation to such party. In the
practice that occurs, there is a form of a guarantee is called Letter of Undertaking, in which
the Letter of Undertaking is one form of an affidavit given by a third party who state his
readiness to take over the responsibility for fulfilling the obligations of party that owe and
any risks might be occurs because of obligations fulfillment of such third party. Letter of
Undertaking is different from the underwriting agreement. The existence of a Letter of
Undertaking is not specifically regulated, so the extent to which legal force to the issuer of
Letter of Undertaking and how to provide protection for the implementation of rights to the
party receiving the Letter of Undertaking is the subject matters by the authors. Because there
is no regulation of the Letter of Undertaking, the research methods used by the author is
conceptual approach, in which the conceptual approach is used when the author did not begin
from the existing law. Such approach is used because it is not yet or there is no rule of law to
the matters encountered. By using the conceptual approach, the author intends to find the
legal standing of the Letter of Undertaking in the positive law in Indonesia, especially as it
applies in the law of contract.]

 File Digital: 1

Shelf
 T43996-Yuskandini Wijayanti.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Tesis Membership
No. Panggil : T43996
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2015
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan :
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : x, 141 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T43996 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20414861
Cover