Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang ketenagalistrikan terjadi pergeseran dalam hak monopoli Negara dalam industri ketenagalistrikan, dimana sebelumnya hak monopoli dijalankan sepenuhnya oleh PT PLN (Persero) selaku pemeran Utama dalam indsutri ketenagalistrikan yaitu sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, sekarang PT PLN (persero) hanyalah sebagai pemeran pembantu dalam industri ketenagalistrikan bersama Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, swasta, dan swadaya masyarakat, yaitu sebagai Pemegang Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik. hal inilah yang menjadi pokok permasalahn dari penelitian ini, yaitu pergeseran hak monopoli Negara dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang ketenagalistrikan dikaitkan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah walaupun Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang ketenagalistrikan tidak bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, namun sesungguhnya telah terjadi pergeseran dalam hak monopoli Negara dalam industri ketengalistrikan. Disarankan agar pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan kembali seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985, dimana Negara menguasi penuh industri ketenagalistrikan ini.

---

With the enactment of Act Number 30, 2009 Concerning electricity there was a shift in the State monopoly in the electricity industry, where previously a monopoly run entirely by PT PLN (Persero) as the main actor in indsutri electricity who acting as holder of the Electricity Business Authority, now PT PLN ( Persero) is just a supporting role in the electricity industry together with Regional-Owned Enterprises, cooperatives, private and governmental organizations, namely as a license holder Electricity Providers. it is the primary issues of this study, namely the shift state monopoly in Act No. 30 of 2009 on electricity associated with Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 and Act Number 5, 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition, where this research uses normative research method.

Conclusion from this study is that although the Constitutional Court has established Act Number 30, 2009 concerning electricity is not contrary to Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, but actually has a shift in the State monopoly in the industry electricity. It is recommended that the government revise Act Number 30, 2009 concerning Electricity back as Act Number 15, 1985, in which the State have full monopoly in electricity industry.