Tesis ini membahas mengenai pewarisan saat terdapat anak luar kawin sebagai ahliwaris berdasarkan hukum perdata Indonesia dan hukum perdata Jepang. Penelitian untuk tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data preskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin yang dapat menjadi ahliwaris hanya anak luar kawin yang diakui sah oleh ayahnya selaku pewaris, sesuai dengan cara pengakuan yang diatur oleh masing-masing hukum yang berlaku di Indonesia dan di Jepang. Namun saat ini di Indonesia, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010, seorang anak luar kawin, tanpa pengakuan dimungkinkan memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, dengan syarat dapat dibuktikan bahwa ada hubungan darah antara mereka, dan tidak melanggar Pasal 283 dan 285 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Sedangkan dengan ibunya, baik berdasarkan hukum perdata Indonesia maupun Jepang, seorang anak luar kawin sudah memiliki hubungan perdata sejak ia dilahirkan. Sehingga, dalam hal ibu dari anak luar kawin yang diakui sah menjadi pewaris, anak luar kawin yang dilahirkannya meskipun tanpa pengakuan akan menjadi ahli waris. Besarnya bagian seorang anak luar kawin juga ditentukan secara tersendiri oleh hukum yang berlaku di Indonesia dan di Jepang, serta dibedakan dengan bagian yang didapat oleh anak sah. Pembedaan terhadap anak luar kawin, terutama yang diakui sah semakin dipandang sebagai diskriminasi terhadap hak-hak anak. Oleh karena itu, perlu diadakan pengkajian ulang terhadap undang-undang yang menjadi dasar hukum waris yang sekarang berlaku, agar dapat mengejar dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dewasa ini.

---

The focus of this study is Inheritance in the event where there is a child out of wedlock according to the civil law of Indonesia and Japan. This study uses normative juridical research method with qualitative approach to provide analytic prescriptive data. Based on the study result, can be concluded that a child born out of wedlock which can be heir is only the ones affiliated by their father as decedent, in accordance to affiliation manner provided by the law applicable in Indonesia and Japan. However these days, based on Mahkamah Konstitusi's verdict number 46/PUU-VIII/2010, a child born out of wedlock, even without affiliation, could have a legal relation with his/her father, with the provision that they are indeed affiliated by blood, and doesn't infringe article 283 and 285 of Indonesia's Civil Code. While with his/her mother, either by Indonesia or Japan's Civil Code, a child out of wedlock has had a legal relation since he/she was born. So that in the event where the mother is the decedent, her child out of wedlock even without affiliation will be heir. The amount of inheritance is determined by laws applicable in Indonesia and Japan, and is distinguished from a child in wedlock's. This distinction against a child out of wedlock, especially the affiliated one, is increasingly seen as discrimination against children out of wedlock's rights. Therefore, there should be reassessment of laws which are now in effect, so that those laws can catch up and be adjusted to today's society.