Partisipasi tenaga kerja perempuan atau buruh perempuan dalam perkembangannya terus meningkat setiap tahunnya seiring meningkatnya kebutuhan tenaga kerja. Masuknya tenaga kerja perempuan ke dalam ranah ketenagakerjaan yang bersifat formal nyatanya memiliki banyak permasalahan yang harus dihadapi oleh tenaga kerja perempuan. Diskriminasi di tempat kerja terhadap pekerja perempuan hingga saat ini masih kerap terjadi dan dialami oleh tenaga kerja perempuan. Salah satu bentuk diskriminasi yang dialami oleh pekerja perempuan adalah permasalahan perbedaan upah berdasarkan gender. Di mana terdapat perbedaan dari penghasilan yang dibawa pulang oleh pekerja (take home pay) laki-laki dengan pekerja perempuan. Adapun penyebab dari perbedaan tersebut dikarenakan komponen tunjangan yang sering merugikan bagi pekerja perempuan, yakni tunjangan keluarga. Hal ini tentu merugikan bagi pekerja perempuan yang berkeluarga namun karena status lajang yang melekat pada pekerja perempuan maka mereka tidak dapat mendapatkan tunjangan keluarga. Status tersebut muncul karena Undang-Undang No.1/Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan bahwa laki-laki adalah kepala keluarga dan perempuan adalah ibu rumah tangga. Hal tersebut tentu bertentangan dengan larangan diskriminasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13/Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai payung hukum utama ranah ketenagakerjaan di Indonesia. Tesis ini akan meneliti peraturan perburuhan di Indonesia terkait aturan perbedaan upah berdasarkan gender untuk melihat apakah peraturan perburuhan di Indonesia memiliki semangat keadilan dan kesetaraan gender, mengingat angka perempuan yang bekerja di Indonesia terus meningkat tiap tahunnya. Maka pemerintah perlu menjamin perlindungan melalui peraturan perburuhan bagi pekerja perempuan dari segala bentuk diskriminasi terutama perbedaan upah berdasarkan gender.

---

In the last few years, the labor force participation of women in Indonesia keeps increasing due to the increased demand for labor itself. In the other hand, as women get into the workplace, they are facing many unequal treaties. Discriminations towards women at the workplace are still happening issues nowadays. One example of the discrimination treaties that experienced by women at the workplace is the gender pay gap, which women get less paid than men. It often happens because women usually get different components of allowance rather than men, which inevitably inflict a financial loss to women, especially those whose marital status is married. There is allowance components that can only received by men. For example, the family allowance is only given to men according to Law No. 1/1974 because it is stated there that men are the head of the family. The implication of the regulation has made women cannot get the family allowance although they have same situation just like men, which is married and have a family to support as well. This is indeed adverse to the prohibition of discrimination that is stipulated in Law No.13/2003, as the main legal regulation of labor security in Indonesia. This thesis will examine labor regulations in Indonesia related to the arrangement of gender pay gap, to see whether the labor regulations in Indonesia still has a spirit of justice and gender equality. As the numbers of working women in Indonesia continue to increase every year, so the government should guarantee the working women to be secured from any discrimination treaties especially in terms of wage difference by gender.