Tesis ini membahas perubahan istilah perkumpulan Notaris yang mana pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris digunakan istilah perserikatan perdata notaris dan sekarang setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20014 digunakan istilah persekutuan perdata notaris. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan desain perspektif. Hasil penelitian ini menyarankan agar istilah persekutuan perdata notaris yang digunakan di Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dirubah, sehingga tetap menggunakan istilah perserikatan perdata notaris seperti pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004. Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 harus segera dibentuk dan diberlakukan. Peraturan pelaksana tersebut harus mencakup mengenai definisi, tujuan, dan tata cara pembentukan persekutuan perdata minimal seperti apa yang terdapat di Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.02.12 yang merupakan peraturan pendamping perserikatan perdata notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

---

This thesis discusses the association Notary term changes which the Act No. 30 of 2004 on Notary use the term civil union notary and now after the publication of Act No. 2 of 2014 used the term civil partnership notary. This research is to design a normative juridical perspective. The results of this study, suggest should replace the term of civil partnership notary used in Act No. 2 of 2014 and keep using the term of civil union notary as in Act No. 30 of 2004. The implementing regulations of Act No. 2 of 2014 must be established and enforced. The implementing regulations should include about definitions, objectives, and procedures for the establishment of a civil partnership are minimal as what in Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. M.HH.01.AH.02.12 which is companion legislation notary civil union under the Act No. 30 of 2004.