Penelitian yang dilakukan dalam menyusun tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni mengkaji ketentuan-ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rencana penerbitan Obligasi Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur penerbitan, kendala dan alternatif penyelesaiannya dalam rencana penerbitan Obligasi Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Peraturan-Peraturan untuk Penerbitan Obligasi Daerah dibuat beradasarkan peraturan pasar modal, dengan berbagai penyesuaian yang diperlukan. Penerbitan Obligasi Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah untuk memenuhi sasaran misi keempat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dengan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan. Rencana penerbitan Obligasi Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkendala mengenai laporan keuangan dan alokasi dana cadangan yang belum ada peraturannya, sehingga diperlukan peraturan tambahan untuk menjadi dasar yang pasti dalam pelaksanaan penerbitan Obligasi Daerah selanjutnya.

---

This thesis using legal normative approach research, which examines the provisions of the legislation relating to the issuance of the Regional Bond West Java Provincial Government. The purpose of this study was to determine the procedures for issuing, constraints and alternative settlement in the Regional Bond issuance West Java Provincial Government. Rules for the Issuance of Municipal Bonds made beradasarkan capital market regulation, with the necessary adjustments. Municipal Bond Issuance West Java Provincial Government is to meet the target of the fourth mission of West Java Provincial Government, namely West Java realize comfortable with the sustainable development of strategic infrastructure. Bond issuance plan of West Java Provincial Government is constrained on the financial statements and the allocation of the reserve fund has been no rules, so that additional regulations are needed to be a sure foundation in the implementation of the Regional Bond next.