Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa perkembangan jasa konstruksi semakin meningkat tiap tahunnya. Jasa kontraktor atau pemborong telah lazim digunakan untuk melaksanakan sebuah konstruksi bangunan sehingga menghasilkan perjanjian pemborongan pekerjaan. Dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, Pihak pemborong harus bekerja untuk kepentingan pihak yang memborongkan. Sebaliknya pihak yang memborongkan juga harus membayar harga bangunan setelah memeriksa, menyetujui dan menerima hasil pekerjaan pemborong. Penggunaan standar kontrak yang telah dipersiapkan oleh pihak pemberi pekerjaan membuat pihak pemborong tidak dapat melakukan negosiasi, dapat menjadi permasalahan terhadap pelaksanaan perjanjian pemborongan sehingga tergantung pada pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dan tanggung jawab para pihak secara hukum. Oleh sebab itu peran notaris dalam melakukan penyuluhan hukum kepada para pihak penting untuk dilakukan. Hal ini terkait dengan kewenangan notaris untuk membuat akta serta melakukan penyuluhan hukum sebelum dan saat pembuatan aktanya. Penyuluhan hukum dilakukan untuk memberikan keseimbangan hak dan kewajiban serta resiko-resiko yang mungkin timbul akibat pembuatan akta tersebut. Notaris harus berperan sebagai penengah dan menjalankan tugas dan jabatannya secara jujur, mandiri, tidak berpihak dan netral agar akta yang dibuatnya dapat melindungi kepentingan para pihak yang membuatnya. Penulisan tesis dengan menggunakan metode penelitian dengan bentuk yuridis normatif, dengan menggunakan jenis data sekunder yang didapat dari bahan hukum primer dan sekunder. Kesimpulan yang didapat setelah menganalisa studi kasus ini bahwa peran notaris tersebut dalam perjanjian pemborongan antara PT X dan PT Y tidak ada karena draft perjanjian pemborongan tersebut telah disiapkan terlebih dahulu oleh PT X.

---

Based on Central Bureau of Statistics show that the development of construction services is increasing every year. Contractor or contractor has been commonly used to carry out a construction resulting contract of work. In contract of work, Parties contractor must work in the interests of contracting parties. In the other hand, contracting parties must also pay the price of the building after checking, approve and accepting the results. The use of standard contract which has been prepared by contracting parties make the contractor can not negotiate, it can be a problem for the implementation of contract of work that depend on the fulfillment of the rights and obligations of the parties and the responsibilities of the parties legally. Therefore, the role of the notary in conducting legal counseling to the parties is important. This corresponds to a notary authority to make the deed and perform legal counseling before and during preparing the deed. Legal counseling is done to provide a balance of rights and obligations as well as the risks that may arise as a result of the deed. The notary must act as intermediary and perform tasks and duty to be honest, independent, impartial and neutral so that the deed can protect the interests of the parties who made it. This thesis use normative judicial research methods, using secondary data derived from primary and secondary legal materials. The conclusion after analyzed this case study is that the notary's role in contract of work between PT X and PT Y do not exist because the draft has been prepared in advance by PT X.