Tesis ini membahas tentang pelaksanaan eksekusi jaminan melalui lelang yang dilaksanakan oleh PT Bank Mega Tbk Bandung sebagai penyelesaian kredit bermasalah. Tujuan dilakukannya penulisan Tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa prosedur eksekusi lelang jaminan yang dilakukan oleh PT Bank Mega Tbk Bandung, juga untuk mengetahui mengenai prosedur penetapan harga limit barang jaminan yang merupakan nilai limit untuk suatu pelelangan jaminan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang melukiskan fakta-fakta hukum yang ada dan di hubungkan dengan hukum jaminan khususnya jaminan kebendaan dalam perjanjian kredit di perbankan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Penulis dapat mengetahui bahwa meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaan prakte eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh PT Bank Mega Tbk Bandung, namun pratek eksukusi HakTanggungan dapat berperan baik dalam menyelesaikan kredit bermasalah. Penulis juga menyimpulkan bahwa terdapat inkonsistensi pengaturan dalam praktek eksekusi Hak Tanggungan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Penulis menyarankan agar pihak pembuat undang-undang membuat peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Hak Tanggungan agar peraturan ini lebih memberikan kepastian hukum dan juga menjadi peraturan yang lebih efektif. Penulis juga melakukan penelitian mengenai prosedur penetapan limit barang jaminan, di mana dalamkasus ini, pihak debitor mengalami kerugian akibat penetapan harganya dibawah harga pasar wajar. Penulis juga menyimpulkan bahwa pembentukkan nilai limit dipengaruhi oleh beberapa faktor yang cukuppenting, seperti penunjukkan kantor penilai yang independen, penggunaan media dalam pengumuman lelang dan tatacara pelelangan. Penulis juga berkesimpulan bahwa kedudukan kreditor yang sangat kuat, sering kali menempatkan debitor dalam kedudukan yang tidakseimbang. Peranan pemerintah dalam pembuatan undangundang yang dapat melindungi keduabelah pihak, sangatlah ditunggu oleh masyarakat.

---

This thesis focuses and analyzes the implementation of the self-enforcement of Hak Tanggungan carried out by PT Bank Mega, Tbk, Bandung, as an alternative settlement of non-performing loan. The purposes of this thesis are to investigate and analyze the role of the self-enforcement of Hak Tanggungan in resolving non-performing loan. It also focuses on obstacles encountered, and analyzis the consistency of self enforcement arrangements in Indonesia Law of HakTanggungan . This thesis is using analytical descriptive study that describes the legal fact relating to security law especially for material in credit agreement in banking. Based on the result of research conducted, the Author is able to know that although there are obstacles in the implementation of the self-enforcement of Hak Tanggungan by PT Bank Mega Tbk Bandung, the self-enforcementof Hak Tanggungan play a significant role in solving the non-performing loans. The Author also concluded that there is inconsistency of self-enforcement arrangement in Indonesian Law of Hak Tanggungan.

Based on the result of the research, the Author suggests that the government should make detail regulation to implement the law of Hak Tanggungan. This could increase the legal certainty of the process and to the all parties that involved in the process. Another interesting point in this thesis is about the reserve price collateral value, which in this case, the debtor suffered losses due to pricing below market price. It is also concluded that the minimum value formation is influenced by several factors, such as the appointment of an independent valuer, the use of media in the auction advertisement and procedures for the auction. The authors also concluded that the position of creditors is very strong, often putting debtors in a weaker position. In this respect the role of government and law maker in making fairer and more balance regulation is needed in order to protect both parties.