Terwujudnya MoU Helsinki Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Secara politis harus diakui merupakan “kemenangan politis” bagi GAM dikarenakan besarnya konsesi yang diberikan Pemerintah RI dalam pengelolaan pemerintahan, partisipasi politik, pengelolaan ekonomi dan sumber daya alam, HAM serta amnesti dan reintegrasi mantan anggota GAM. Dan setelah sepuluh tahun MoU Helsinki berlalu ternyata Pemerintah Aceh dalam menjalankan roda pemerintahan lebih mengedepankan untuk mendapatkan syarat-syarat berdirinya sebuah negara. Pemerintah Aceh (GAM) berusaha mewujudkan gagasan politik Hasan Tiro untuk memerdekakan Aceh melalui konsep “Succesor States” (negara sambungan). Gagasan politik Hasan Tiro tersebut menggunakan pendekatan sejarah masa lalu Aceh pada era Kesultanan yang diklaim telah memiliki kedaulatan sebagai sebuah “negara merdeka” sebelum Indonesia merdeka. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu peristiwa tertentu. Metode membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Orang yang dipilih sebagai informan kunci adalah orang yang bisa ”membuka pintu” untuk mengenali keseluruhan medan secara luas. Untuk menentukan informan kunci, peneliti menentukan kriteria sebagai berikut:1) Tokoh elit GAM dan tokoh-tokoh GAM lainnya. 2) Memiliki banyak informasi yang berguna, berkaitan dengan dengan tujuan penelitian. 3) Bersedia menjadi informan. Penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai kerangka untuk mengungkap ancaman skenario MoU Helsinki dijadikan pijakan Pemerintah Aceh (GAM) merdeka melalui jalur politik. Secara akademis, penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian lain yang berfokus pada penanganan konflik dan proses reintegrasi dan perdamaian GAM ke dalam masyarakat Aceh. Penelitian ini mengungkap adanya indikasi ke arah perang politik untuk mendapatkan kemerdekaan melalui jalur politik, referendum. Sekaligus memberikan Deteksi Dini kepada pemerintah RI untuk melakukan Cegah Dini. Hal ini merupakan kekhususan dalam penelitian yang dilakukan peneliti.

---

The realization of the MoU between Government of Indonesia and the Free Aceh Movement (GAM) on 15 August 2005 in Helsinki, Finland. Politically it must be admitted were "political victory" for GAM due to the large concession by the Government of Indonesia in the management of government, political participation, economic management and natural resources, human rights and amnesty and reintegration of former GAM members. And after ten years elapsed turns MoU Aceh government in running the government put forward to get the terms of the establishment of a state.

The Government of Aceh (GAM) trying to realize political ideas Hasan Tiro to liberate Aceh through the concept of "Succesor States" (connection state). Hasan Tiro political ideas of the past history approach Aceh Sultanate era that claimed to have had sovereignty as an "independent state" before Indonesia's independence.

The method used in this study is the case study method. Testing in detail against the background of a subject or a person or a particular event. Limiting methods case study approach as an approach by focusing on an intensive and detailed case. The person selected as key informants are people who could "open the door" to recognize the entire field extensively. To determine the key informants, researchers determined the following criteria: 1) Figures elite GAM and other GAM leaders. 2) It has a lot of useful information, related to the research objectives. 3) Willing to become informants.

This study uses several theories as a framework to uncover the threat scenario used as the basis of the Helsinki MoU the Government of Aceh (GAM) independence through political way. Academically, different studies conducted with other studies that focus on conflict resolution and peace processes and reintegration into society of GAM in Aceh. Results of this study reveal the indication of the direction of the political war to gain independence through politics, referendum. Early detection while providing the Indonesian government to Prevent Early. This is a specificity in a study conducted by researchers