ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pertentangan yang terjadi antara pasal 59 Undang-undang kepailitan dan pasal 1150 kitab undang-undang hukum perdata mengenai hakikat gadai. Perlu dipertimbangkan apakah ketentuan pasal 59 undang-undang kepailitan yang mengharuskan pemegang gadai melakukan penjualan barang gadai dalam waktu 2 (dua) bulan adalah jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan hasil penjualan barang gadai yang maksimal untuk pembayaran utang debitor, apalagi dalam hal ini menjadi barang gadai adalah saham perseroan terbuka, dimana didalamnya terkait peraturan badan pengawas pasar modal yang harus dipatuhi. Jika memang waktu 2 (dua) bulan tesebut tidak vukup baik, maka kreditor bia menuntut diberikan perlindungna yang wajar sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat 3 undang-undang kepailitan.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the contradiction between the Article no 59 of Indonesian Bankruptcy Law and the Article no 1150 of Indonesian Civil Law regarding the definition of pawning. The Article no 59 of Indonesian Bankruptcy Law is needed to be revised because according to it the pawn holder is required to liquidate the Public Listed Company’ Share only within 2 months which shall not comply with the Regulation of Indonesian Security Exchange Commission that require the selling of Public Listed Company’ Share to take more than 2 months. Since the given time (2 months) according Indonesian Bankruptcy Law shall not be enough to liquidate the Public Listed Company’s Share therefore the Pawn Holder / Creditor is advised to get protection as it has been stipulated in the Article no 56 section 3 of Indonesian Bankruptcy Law.