Pajak yang timbul sebagai akibat dari teijadinya pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, yaitu Pajak Penghasilan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang dipungut berdasarkan sistem Self Assessment menggunakan Surat Setoran Pajak Penghasilan dan Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 35/PJ/2008 tentang Kewajiban Pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Sebelum seseorang diwajibkan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, ia terlebih dahulu harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, jika hanya memenuhi salah satu syarat ia belum diwajibkan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak.Pokok permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah: bagaimana peraturan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) beserta prakteknya menyangkut kewajiban pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak pada Surat Setoran Pajak Penghasilan dan Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan? dan bagaimana tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) khususnya terkait dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)?. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak ada pertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan bahwa Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

---

Tax arises as the impact of land and/building rights transfer which is realized by means of Income Tax and Duty on the Acquisition of Land and Building Rights. These taxes are collected based on the Self Assessment system using the Tax Payment Form and Duty on the Acquisition of Land and Building Rights Tax Payment Form which are regulated in the Regulation of Directorate General of Tax Number 35/PJ/2008 35/PJ/2008 on the Obligatory Ownership of Mandatory Taxpayer Number on Land and/ Building Rights Transfer. The Mandatory Taxpayer Number is a facility in the tax administration which is used to identify the Taxpayer. Before a person can obtain this number, the applicant must first fulfill the subjective and objective requirement cumulatively. Partial completion does not lead to the obligation to own Mandatory Taxpayer Number.In this thesis, the author would like to discuss about rules regarding the Income Tax and Duty on the Acquisition of Land and Building Rights Tax Payment Form along with its practice regarding the Obligatory Ownership of Mandatory Taxpayer Number on Land and/ Building Rights Transfer Tax Payment Form. In addition it also seeks to research about the responsibility of Official Certifier of Land Deeds in the enactment of Income Tax and Duty on the Acquisition of Land and Building Rights, particularly relating to the Mandatory Taxpayer Number. The legal research method applies a juridical normative research methodology which focuses on the aspects or norms of positive law. From the research, it is concluded that the regulation regarding Mandatory Taxpayer Number conflicts with Law Number 28 Year 2007 on General Rules and Taxation Procedures, Law Number 38 Year 2008 on Income Tax and Law Number 28 Year 2009 on Provincial Tax and Provincial Levies.