Skripsi ini membahas tentang Hak Anggota DPR dalam Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan atau yang biasa disebut Hak UP2DP. Hak UP2DP merupakan suatu hak yang memberikan kesempatan kepada setiap Anggota DPR untuk mengusulkan program pembangunan daerah pemilihannya di dalam Rencana Kerja Pemerintah. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan proses kemunculan Hak UP2DP serta menganalisis keterkaitan Hak UP2DP tersebut dengan Fungsi yang dimiliki oleh DPR. Penulis mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan yang mengacu kepada teori pemisahan kekuasaan dan prinsip checks and balances. Proses kemunculan Hak UP2DP merupakan bentuk pengejawantahan Fungsi Representasi DPR dan sarana untuk merealisasikan Sumpah/Janji yang diucapkan oleh Anggota DPR. Selain itu, skripsi ini menyimpulkan bahwa Hak UP2DP yang dimiliki Anggota DPR sejalan dengan Fungsi Pengawasan DPR dan juga dapat menjadi formula baru dalam pengelolaan aspirasi rakyat yang selama ini belum maksimal dilakukan oleh DPR.

---

The thesis is about The Rights of Member of DPR RI to propose and to struggle for Electoral District Development Program (UP2DP Rights). UP2DP Rights is a kind of rights of member of DPR RI that give an opportunity for every member of DPR RI to propose and to struggle a development program for their Electoral District through Government Action Plan. The purpose of this thesis is to explain the process of the emergence of and also to analyze the relationship between UP2DP rights and the functions of DPR. The writer uses the juridical-normative research method alongside bibliographic study refers to separation of power theory and the principle of checks and balances. From this study it can be concluded that the emergence of rights UP2DP as a form of manifestation of Representative Function of DPR and Oath / Promise Member of Parliament (DPR). In addition, it can also be concluded that the UP2DP Rights is in line with the Control Function of DPR and also can be a new formula in the management of the aspirations of the people that had not maximized by the Parliament.