Skripsi ini membahas tentang alasan Pemerintah merumuskan kebijakan penghapusan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas penyerahan tas eksekutif yang terbuat dari kulit serta implikasi yang ditimbulkan jika ditinjau dari fungsi pajak dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.010/2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan alasan Pemerintah merumuskan kebijakan tersebut adalah karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar PPnBM, ingin mengalihkan konsumsi produk luar negeri di luar negeri ke dalam negeri, ingin melindungi industri dalam negeri, serta ingin meningkatkan perekonomian Indonesia. Kebijakan tersebut berdampak kepada hilangnya potensi penerimaan PPnBM dari sektor tersebut namun dapat tergantikan dengan penerimaan dari jenis pajak lain, serta diharapkan dapat menjadi stimulus bagi tumbuh dan kembangnya industri dalam negeri.

---

This thesis discussed the reasons for the Government to formulate the policy of Luxury Sales Tax (PPnBM) elimination on executive bags with outer surface of leather and its implications in terms of the tax functions with the publication of the Regulation of the Minister of Finance Number 106/PMK.010/2015. This study used a qualitative approach with descriptive.The results showed the reasons of the Government are the low awareness of paying PPnBM, want to divert the consumption of foreign products abroad into the country, to protect the domestic industry, and to increase the economy of Indonesia. The policy impacts the potential loss of PPnBM revenue but can be replaced with the other types of taxes, and is expected to be a stimulus for the development of domestic industry.