Rumah sakit memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan rekam medis sebagai salah satu bentuk informasi rumah sakit dan sebagai pendukung administrasi. Dalam era BPJS, klaim dilakukan menggunakan Software INA-CBG`s dengan memasukkan ICD 10 untuk diagnosa dan ICD 9 CM untuk prosedur dan tindakan sesuai yang tertulis dalam bekas rekam medis. Penyelenggaraan rekam medis harus didukung dengan kesesuaian antara aturan yang berlaku dengan di lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan sistem. Sumber data diambil dari data sekunder dan primer yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunujukkan bahwa penyelenggaraan rekam medis pasien JKN yang meliputi kegiatan assembling, filing, retrieval, coding dan pengembalian berkas ke Instalasi Medical Record masih belum berjalan optimal karena beberapa kegiatan tersebut belum memiliki kebijakan atau landasan aturan dan adanya keterbatasan SDM yang tersedia.

---

A hospital had a due to do medical record implementation as a hospital information and administration support. In BPJS century, the claim process use INA-CBG`s software and input ICD-10 for diagnose and ICD-9CM for procedures and treatment measures which is written in medical record file. Medical record implementation must be supported by a suitability between the policy and the real in range. This research was a descriptive qualitative research with system approach. Data resources taken from primary and secondary data by did the depth interview, observation and document review. The result were reveal that JKN patient`s medical record which involve assembling, filing, retrieval, coding and file returning to Medical Record Installation still not running optimally caused by that activity has not policy or grounding rules and limited human resources available.