ABSTRAK
Dalam perkawinan tidak terlepas dari keberadaan akta perkawinan. Akta perkawinan sebagai Keputusan TUN dapat dijadikan sebagai obyek gugatan di PTUN. Karena jika ditinjau dari pihak yang melakukan perkawinan adalah perbuatan hukum perdata. Dalam Pasal 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 diatur bahwa, “Tidak termasuk Keputusan TUN menurut Undang-undang ini Keputusan hukum Perdata”. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana batasan Keputusan TUN sebagai obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pada dasarnya akta perkawinan bukan termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dalam melakukan perbuatan hukum perdata, tetapi dalam rangka menerbitkan keputusan tata usaha negara yang berlaku secara publik, yaitu demi tercapainya tertib administrasi pernikahan bangsa Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu studi dokumen, yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, serta didukung dengan wawancara kepada narasumber.

---

ABSTRACT
The marriage things have not been apart from the deed of marriage existence. The deed of marriage as the decision of State Administrative Court verdict might becoming lawsuit in State Administrative Court, due to both of parties on marriage admitted as act of civil law. Article 2 Point (a) Regulation No. 9 of 2004 on Amandment of Regulation No. 5 of 1986 stipulated “The Civil Law descisions are not the scope of State Administrative Law decisions”. This research describes the limitation of State Administrative Court decisions a lawsuit in State Administrative Court. Based on discussion, the deed of marriage has not included the definition of State Administrative Court decision in acts of civil law, however in order to issue State Administrative Court decision in public, which achieving order Indonesia’s marriage administration. The research conducted document study method, which consist of primary and secondary legal materials and supported by interview to informants.