ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai permasalahan pada pengenaan besaran tarif PPOB dan PPJ token listrik prabayar, hak-hak konsumen yang dilanggar atas pemberlakuan PPOB dan PPJ, dan tanggung jawab pelaku usaha yang ditinjau berdasarkan Undang ? Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan dilakukan dengan teknik pengumpulan data dengan cara studi lapangan yaitu melakukan wawancara kepada informan dan/atau narasumber.Hasil penelitian ini menyimpulkan terdapat permasalahan pada pengenaan tarif PPOB dan PPJ yang dikenakan pada tiap kali transaksi dan besaran tarifnya tidak diatur secara tegas, mengenai hak-hak konsumen yang dilanggar berdasarkan Pasal 4 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan hak atas hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, dan hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendaptkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, dan mengenai tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka PT. PLN (Persero) wajib untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the issues on PPOB tariff and street lighting tax (SLT), and consumer rights that are infringed upon withdrawal of administrative costs of Payment Point Online Banking (PPOB) and street lighting tax (SLT) to purchase prepaid electricity tokens (smart electricity), reviewed by Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and what can be suggested to the consumers when their rights have been violated. This thesis uses normative juridical method with secondary data and performed with the technique of data collection by field studies that were done by conducting interviews to informants and / or speakers.

Results of this study can be concluded that there is a legal basis for the implementation of Payment Point Online Banking (PPOB) and street lighting tax (SLT), on the responsibility of business operators under Article 19 paragraph (1) of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. PT. PLN (Persero) is obliged to take responsibility for the losses suffered by consumers, because consumer rights are violated under Article 4 of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, namely the right to comfort, security and safety in consumption of goods and / or services and rights to gain information that is correct, clear, and honest about the condition and guarantee of the goods and / or services as well as its legal remedies according to Article 19 (1) of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, hence, PT. PLN (Persero) is obliged to be responsible of people's loss.