Skripsi ini membahas kedudukan hukum Personal Guarantor dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia. Dewasa ini belum terdapat pengaturan yang mengatur secara spesifik terhadap kedudukan hukum guarantor dalam PKPU, terutama guarantor yang telah melepaskan hak-hak istimewanya sebagai Penanggung. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, tercermin dalam perbedaan pendapat ahli hukum serta perbedaan penafsiran Hakim terkait kedudukan hukum guarantor. Pengaturan yang berlaku saat ini juga memungkinkan bagi guarantor untuk dimohonkan di dalam PKPU. Sebagai studi kasus, dalam skripsi ini diteliti perkara permohonan PKPU Richard Setiawan yang dimohonkan PKPU dalam kedudukan hukumnya sebagai guarantor.

---

This Thesis mainly discusses the legal standing of a Personal Guarantor in the Suspension process of Debts Payments (PKPU) in Indonesia. Until today, there are sill no specific regulations governing the legal standing of Personal Guarantor in the stated event, especially Guarantor who has forfeited its privileges as the Insurer. This caused a legal uncertainty which can be reflected in variance and different opinion also dissimilarity of Judges interpretation and legal experts regarding the legal standing of the Personal Guarantor in PKPU. However, the current stipulations and regulations, allows the Guarantor to be filed under the PKPU. As the Case Study, research that has been done in the making of this thesis is a case regarding PKPU petition towards Richard Setiawan in his legal standing as a Guarantor.