Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah perairan sangat luas sehingga dapat dikatakan Indonesia merupakan Negara Maritim. Indonesia sebagai Negara Maritim diutamakan menggunakan transportasi laut untuk kebutuhan logistik. Sarana transportasi laut yang efektif dan efisien salah satunya adalah sistem tol laut yang akan dipenuhi dengan penambah penambah kapal dan pembangunan kapal termasuk kapal perikanan untuk melakukan distribusi. Terkait dengan transportasi laut sebagai sarana distribusi, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengatur perarturan mengenai kelautan dan perikanan yang diundangkan dalam Perarturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Sesuai dengan isi dari Nomor 56/PERMEN-KP/2014 dan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 maka diberlakukan penghentian sementara (moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap yang ditujukan untuk kapal perikanan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri dan penghentian sementara (moratorium) kegiatan alih muatan (transhipment) di laut sebagai upaya penanggulangan Illegal, Unrepoted and Unregulated (IUU) Fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI). Agar terhindar dari kerugian, banyak pengusaha kapal perikanan yang berusaha memodifikasi kapal perikanan milik mereka. Pada proses modifikasi kapal perlu dilakukan perancangan atau desain ulang kapal yang mengutamakan aspek keselamatan. Dalam teori bangunan kapal, aspek keselamatan berkaitan dengan stabilitas kapal. Pada penerapannya, perhitungan kembali stabilitas kapal pada desain ulang kapal harus dilakukan untuk dapat mengetahui kapal modifikasi layak berlayar atau tidak. Sehingga kapal dapat dimodifikasi sesuai pemenuhan persyaratan kriteria IMO.

---

Indonesia is a country that has extensive territorial waters so that Indonesia as a Maritime Country. Indonesia as the country's maritime preferred using sea transport to the needs of the logistics. Transportation of sea which effective and efficient one is the toll system which will be filled with new construction ships and the construction of ships including fishing vessel to do the distribution. Related to maritime transport as a main of distribution, Minister of Marine and Fisheries of the Republic of Indonesia sets up rules on marine and fisheries that are enacted in Perarturan Minister of Marine and fisheries. In accordance with the content of the Number 56/PERMEN-KP/2014 and the Number 57/PERMEN-KP/2014 then imposed temporary suspension (moratorium) licensing efforts capture fisheries aimed at the development of Fishing Vessel conducted overseas and temporary suspension (moratorium) activities over charge (transhipment) at sea in an effort to combat Illegal, Unregulated and Unrepoted (IUU) Fishing in the area of management of Fisheries of the Republic of Indonesia (WPP-NRI). To avoid losses, many entrepreneurs who are trying to modify their fish carrier vessel. On the process of modification of the vessel to do is design or redesign of the ship that prioritizes the safety aspect. In the theory of ship building, safety aspects related to the stability of the ship. In its application, calculation of the stability of the ship back on a redesign of the ship should be taken to be aware of modifications to the ship worth sailing or not. The ships can be modified according to the IMO?s Criteria.