Tesis ini membahas mengenai fenomena yang terjadi di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berkenaan dengan keberlakuan serta implementasi dari Surat Instruksi Kepala Daerah DIY No K. 898/I/A/1975 yang berhubungan erat dengan hak warga keturunan Tionghoa dalam memperoleh hak milik atas tanah. Keberlakuan dari Surat Instruksi Kepala Daerah DIY No K. 898/I/A/1975 merupakan bahasan yang paling pokok dalam sebuah penelitian hukum, maka dalam hal ini keberlakuan Surat Instruksi tersebut menjadi bahasan yang akan mengantar kepada bahasan yang sifatnya lebih dalam. Pembahasan yang lebih mendalam akan dilakukan melalui studi dari sudut pandang baik secara sosiologis maupun filosofis. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana berdasarkan studi kepustakaan dan beberapa hasil wawancara dengan berbagai narasumber mengatakan bahwa Surat Instruksi Kepala Daerah DIY No K. 898/I/A/1975 sebagaimana terlampir sudah tidak memiliki nilai keberlakuan lagi, namun apabila ditinjau dari sudut pandang filosofis dan sosiologis Surat Instruksi Kepala Daerah DIY No K. 898/I/A/1975 sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini secara praktik masih berlaku di Wilayah Daerah Provinsi Yogyakarta.

---

This thesis discusses the phenomenon that occurs in the Yogyakarta Special Region regarding the enforceability and implementation of Letter of Instruction from Regional Head DIY No. K. 898 / I / A / 1975 which is closely related to the rights of citizens of Chinese descent in obtaining land titles. The enforceability and validity of Letter of Instruction from Regional Head DIY No. K. 898 / I / A / 1975 was the most fundamental in a legal research, because it will lead to a deeper discussion of that nature. More in-depth discussion will be conducted through the study from the standpoint of both sociologically and philosophically. This study is a qualitative study which is based on the study of literature and multiple interviews with various sources saying that the Letter of Instruction from DIY Regional Head No. K. 898 / I / A / 1975 as attached they have no enforceability value anymore, but when viewed from the standpoint of philosophical and Instruction Letter sociological Regional Head DIY K. No. 898 / I / A / 1975 referred to in this study as a practice still prevails in Yogyakarta Province Regional.