Perbedaan pengaturan tentang kedudukan kekayaan negara berpengaruh terhadap kepastian hukum status kekayaan negara pada PT Persero. Mahkamah Konstitusi melalui 2 (dua) putusannya yaitu Putusan No. 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013 menolak permohonan (Para Pemohon) untuk menyatakan bahwa kekayaan negara pada PT Persero adalah kekayaan yang dipisahkan. Artinya, Putusan Mahkamah Konstitusi tetap menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada PT Persero adalah keuangan negara. Kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menimbulkan perdebatan di kalangan ahli hukum perusahaan terutama apabila dikaitkan dengan konsep suatu PT sebagai badan hukum. Tesis ini menganalisis bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013 terhadap konsep PT Persero sebagai suatu badan hukum terpisah (separate legal entity) dan apakah negara sebagai pemegang saham ikut bertanggung jawab juga terhadap kerugian PT Persero dalam hal kekayaan PT Persero tidak cukup untuk melunasi semua kewajiban PT Persero. Hasil Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini menyimpulkan kedua Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa kekayaan PT Persero adalah termasuk keuangan negara dapat mengakibatkan munculnya pendapat atau penafsiran bahwa tidak terdapat lagi pemisahan antara kekayaan PT Persero sebagai subyek hukum dengan kekayaan negara sebagai pendirinya. Selain itu, negara sebagai pemegang saham PT Persero dapat ikut bertanggung jawab juga apabila kekayaan PT Persero tidak cukup untuk melunasi semua kewajibannya kepada pihak ketiga. Dengan demikian, negara sebagai pemegang saham tidak lagi memiliki tanggung jawab terbatas.

---

The differences on the regulation of the state's assets position affect the legal certainty of the status of state's assets at Limited Liability Company. The Constitutional Court through 2 (two) decision, the Decision No. 48/PUU-XI/2013 and 62/PUU-XI/2013 rejected the petition (from the petitioner) to declare that the state's assets in Limited Liability Company is separated. That is, the Constitutional Court Decision still states that the state's assets set aside in Limited Liability Company is the state's finances. Both of the Constitutional Court's Decision has caused debate among jurists companies especially when related to the concept of a Limited Liability Company as a legal entity.

This thesis analyzes how the legal consequences on Constitutional Court Decision No. 48/PUU-XI/2013 and 62/PUU- XI/2013 on the concepts as a separate legal entity and whether the state as a shareholder is also take responsibility for the loss of Limited Liability Company in Limited Liability Company's assets is not sufficient to pay off all of their obligations.

This thesis result is using normative research and the Constitutional Court Decision No. 48/PUU-XI/2013 and 62/PUU-XI/2013 concluded that the assets in Limited Liability Company is including state finances could lead to the emergence of the opinion or interpretation that there is no separation between Limited Liability Company's assets as a legal subject with the state's assets as its founder. Furthermore, the state as a shareholder of Limited Liability Company is also responsible if they not be able to repay all of its obligations to third parties. Thus, the state as a shareholder is no longer has a limited responsibility.