Tesis ini membahas tentang perlakuan perpajakan atas beban kerugian piutang tak tertagih yang hapusbukukan yang mencakup latar belakang, permasalahan dan perbedaan penafsiran antara Direktorat Jenderal Pajak dan perbankan mengenai piutang tak tertagih pada industri perbankan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif.Hasil penelitian ini untuk menunjukan tentang perlakuan perpajakan penghapusbukuan kredit bermasalah beserta permalasahan yang timbul selama proses penghapusbukuan kredit bermasalah, seperti pajak tidak mengenal hapus buku, kebijakan perpajakan tidak konsisten dalam memakai metode pembebanan kerugian dan tidak ada kepastian hukum dalam kebijakan perpajakan atas beban kerugian piutang tak tertagih yang dihapusbukukan.Permasalahan tersebut mengakibatkan perbedaan penafsiran antara Direktorat Jenderal Pajak dan perbankan mengenai upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir dan pencadangan piutang tak tertagih yang telah dihapusbukukan. Di akhiri dengan penulis memberikan saran agar peraturan perpajakan melakukan beberapa penyelarasan dengan peraturan perbankan seperti memperbolehkan penghapusbukuan kredit bermasalah sepanjang tidak melebihi 5%, memohon kepada mentri keuangan untuk membuat peraturan yang spesifik mengenai penghapusan kredit bermasalah.

---

This thesis discusses the tax treatment at the expense of bad debt losses that hapusbukukan which covers the background, problems and differences of interpretation between the tax authorities and banks regarding bad debts in the banking industry. This research is descriptive qualitative research.

Results of this study to show on the treatment of tax write-off problem loans along permalasahan that arise during the process of write-off of problem loans, such as the tax does not know to remove the book, taxation policies are not consistent in using the method of loading losses and there is no legal certainty in tax policy at the expense of a loss accounts collectible are written off.

Those problems resulted in a difference of interpretation between the tax authorities and banks regarding the efforts of the maximum or last billing and provisioning of bad debts written off. Ends with the authors advise that tax regulations do some alignment with banking regulations such as allowing write-offs of nonperforming loans does not exceed 5%, appealed to the finance minister to make specific regulations regarding the elimination of non-performing loans.