ABSTRAKNegara mempunyai tanggung jawab melindungi dan mensejahterakan rakyat melalui sistem pemerintahan yang berfungsi dengan baik namun sayangnya kondisi Indonesia tidak seperti itu. Kurangnya lapangan pekerjaan di negara sendiri serta meningkatnya permintaan negara luar akan tenaga kerja Indonesia, mendorong masyarakat untuk melakukan migrasi. Dengan hasil remitansi yang besar, pemerintah Indonesia juga mendorong hal tersebut. Tindak migrasi tersebut pada awalnya menguntungkan semua pihak kecuali TKI itu sendiri. Ketika terjadi permasalahan, negara kewalahan dalam menangani kasus-kasus tersebut karena kurangnya langkah preventif. Kondisi Indonesia sebagai Weak State mempersulit pengurusan TKI di luar negeri. Kondisi tersebut diakibatkan oleh krisis ekonomi 1998 dan semenjak saat itu Indonesia mengupayakan untuk memperbaiki keadaaan tersebut tanpa hasil yang signifikan. Kondisi internal yang tidak stabil mempersulit peningkatan kapasitas pemerintahan; yang sebenarnya mempunyai tugas dalam menjamin perlindungan warga negara di luar maupun di dalam negeri. Pada akhirnya ketidakmampuan ini merefleksikan kelemahan yang melemahkan bargaining position Indonesia di dalam dunia internasional.

---

ABSTRACT

The state bears the responsibility to protect and to provide welfare to the people through a system of government that is functioning properly, but unfortunately the condition of Indonesia is far from its ideal state. The high unemployment rate as well as the increasing demand of Indonesian Migrant workers from country such as Saudi Arabia encouraging them to perform migration. The increasing numbers of remittance income compels the Indonesian government to keep sending migrant workers. The migration was initially beneficial to all parties except the TKI itself. When a problem occurs, the state?s difficulty in handling such cases because of the lack of preventive measures. Indonesian conditions as Weak State complicates the management of migrant workers abroad. The condition was caused by the economic crisis in 1998 and since then Indonesia seek to improve such circumstances without any significant results. Unstable internal conditions complicate governance capacity building; which actually is responsible to ensure the protection of citizens in and outside the country. Ultimately, this inability, reflects the weakness that weakens the bargaining position of Indonesia in the international world.