ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penerapan penetapan wilayah kerja Lapangan Alas Dara-Kemuning kepada PT Pertamina EP Cepu ADK terhadap pengusahaan migas. Pengaturan penetapan dan penawaran wilayah kerja migas diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2008 dan No. 35 Tahun 2008. Awal mulanya Lapangan Alas Dara-Kemuning adalah merupakan bagian dari Blok Cepu berdasrkan Kontrak Kerja Sama Blok Cepu antara BPMIGAS dan Kontraktor yang terdiri dari PT Pertamina EP Cepu, Mobil Cepu Ltd., Ampolex Pte Ltd, dan BKS PI BLOK Cepu (Badan Usaha Milik Daerah). Namun, Lapangan Alas Dara-Kemuning tersebut tidak dimanfaatkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Blok Cepu sehingga di dalam Pasal 3 Kontrak Bagi Hasil atau Production Sharing Contract Cepu tentang Relinquishment bahwa Lapangan Alas Dara-Kemuning untuk di-relinquish untuk diserahkan kepada Pemerintah Indonesia. Penulis menganalisis perbandingan pengaturan penetapan dan penawaran wilayah kerja dalam Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri ESDM No. 35 tahun 2008 serta dampak penerapan penetapan wilayah kerja Lapangan Alas Dara-Kemuning tersebut terhadap pengusahaan migas di Indonesia. Pembahasan mengacu pada peraturan perundang-undangan dibidang minyak dan gas bumi, prinsip-prinsip hukum perjanjian, dan asas penguasaaan negara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan data bersumber dari studi kepustakaan yang disajikan secara deskriptif analitis. Dari hasil penelitian, Penulis menyarankan agar: (i) Penawaran dan penetapan wilayah kerja minyak dan gas bumi terutama terkait dengan 
metode penawaran langsung sebaiknya juga mempertimbangkan iklim persaingan usaha, (ii) Peraturan Menteri ESDM tidak menjadi 2 (dua) peraturan karena mengurangi salah satu tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum, dan (iii) Penawaran dan penetapan wilayah kerja minyak dan gas bumi sebaiknya terintegrasi dengan peraturan hukum lainnya sehingga prinsip-prinsip persaingan usaha dapat dijalankan dengan baik tanpa menghilangkan hak-hak negara dalam mensejahterakan rakyatnya.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the determination of the Alas Dara-Kemuning Fields Work Area to PT Pertamina EP Cepu ADK in the Context of Oil and Gas Operation. The regulation for determination and offer of Oil and Gas Work Area ruled by Ministry ESDM Regulation No. 3 year 2008 and Ministry ESDM Regulation No. 35 year 2008. The beginnings Alas Dara-Kemuning Fields are part of Cepu Block under Cepu Production Sharing Contract between BPMIGAS and Production Sharing Contract Contractor consists of PT Pertamina EP Cepu, Mobil Cepu Ltd., Ampolex Pte Ltd, and BKS PI Blok Cepu (represented Regional/Local Company). However, Alas Dara-Kemuning Fields undeveloped by Production Sharing Contract Contractor so that pursuant to Article 3 Production Sharing Contract Cepu concerning Relinquishment, Alas Dara-Kemuning Fields shall relinquish to Government of Indonesia. The author analyzes the comparision for determination and offer between Ministry ESDM Regulation No. 3 year 2008 and Ministry ESDM Regulation No. 35 year 2008 and the implications of determination Alas Dara-Kemuning Fields to the Oil and Gas Operation in Indonesia. The discussion refers to the laws and regulations of oil and gas field, the principles of contract law, principles of welfare state. This research is a normative legal perspective based on the library research and presented by descriptive analysis. Based on the results of the study, the Author suggests that (i) The Determination and Offer for oil and gas work area with the direct appointment method should consider the business competition, (ii) The regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources shall not 2 (two) regulations because of it reduces one of the goals of the law itself, Legal Certainty, and (iii) The Determination and Offer for oil and gas work area should be integrated with other Legal Regulations so that the principles of business competition can be run properly without losing the state rights for prosperous the people.