ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang Mekanisme Konsinyasi Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum khususnya pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Proyek Pembangunan Drilling, Flowline Dan Access Road Di Kabupaten Wajo. Konsinyasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 02 Tahun 2012 berbeda dengan konsinyasi yang di atur dalam KUH Perdata, dimana dalam KUH Perdata konsinyasi dapat dilakukan jika sebelumnya terdapat hubungan hukum antara para pihak. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme konsinyasi ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk Proyek Pembangunan Drilling, Flowline Dan Access Road Di Kabupaten Wajo dan hambatan-hambatan yang timbul dalam mekanisme ganti rugi atas tanah, Peran SKK Migas, Kontraktor, Tim Pengadaan Tanah, dan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta pengaruhnya terhadap pemilik hak atas tanah yang terkena proyek tersebut.

---

ABSTRACT

This research is conducted in order to obtain a description of the Mechanism of Compensation Consignment in the Land Procurement for Public Importance, especially for the Construction of Drilling, Flowline Dan Access Road in Wajo Area. The consignment applied Under Act No. 02 of 2012 is different to the consignment regulated in the Civil Code, in which, in the Civil Code, a consignment may be applied if there is any legal relationship among the parties previously. The objectives that will be achieved in this research are to find out the mechanism of compensation consignment of the land used for the Construction of Drilling, Flowline Dan Access Road in Wajo Area and the obstacles emerging in the mechanism of compensation of the land used for the Construction of Drilling, Flowline Dan Access Road in Wajo Area, role of SKK Migas, Contractor, P2T Team, and the process of land procurement for public importance and its influence on the owners of rights upon land included in that project.