ABSTRAKTesis ini akan membahas mengenai akibat hokum serta sanksi dari keterlambatan pendaftaran Jaminan Fidusia oleh Notaris dan kedudukan Akta Jaminan Fidusi dengan penegasan kembali karena lahirnya ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang mengatur mengenai jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia. Penelitian ini adalah penelitian hokum normatif dengan sifat penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian ini adalah bahwa akibat hukum dari keterlambatan pendaftaran jaminan fidusia adalah tidak dapat didaftarkan karena pendaftaran jaminan fidusia pada saat ini menggunakan system elektronik, namun sanksi dari keterlambatan pendaftaran jaminan fidusia belum pernah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia serta peraturan pelaksanaan lainnya. Kedudukan Akta Jaminan Fidusia dengan Penegasan Kembali merupakan akta baru yang sah karena didasari oleh kuasa yang diberikan dalam Akta Jaminan Fidusia yang sebelumnya.

---

ABSTRACT

This tesis will discuss the legal concequences and sanctions of lateness in the registration of fiduciary assignment by a Notary and Position of Fiduciary Assignment With the Reaffirmation since the birth of the provisions of Article 4 Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 21 2015 about Registration of the Fiduciary Assignment Procedures and Fees Making a Fiduciary Assignment Deed governing period registration of the fiduciary assignement. This research is a normative legal research with the nature of explanatory research. The result of this study is the legal concequences of the lateness in the registration of fiduciary assignment is not able to be registered because the fiduciary assignment registration at this time using the electronic system, but the sanctions from the lateness in the registration of fiduciary assignment has never been regulated in law of the fiduciary assignment as well as other implementation regulations. The position of the fiduciary assignment deed with the reaffirmation of the new certificate is legitimate because it is based on the authority given in the fiduciary assignment deed previously.