Tesis ini membahas mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan perseroan yang tidak sesuai dengan batas waktu menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan mengambil studi kasus Akta Pernyataan Pemegang Saham di luar RUPS Tahunan di PT. XYZ. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris, dengan menggunakan data sekunder.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelenggaraan RUPS Tahunan adalah wajib dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007. Namun, dengan belum adanya konsekuensi hukum dalam UU No. 40 Tahun 2007 yang secara tegas mengatur mengenai tidak dilaksanakannya RUPS Tahunan, maka masih terdapat perseroan terbatas yang tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan sesuai dengan batas waktunya. Namun, karena penyelenggaraan RUPS Tahunan adalah kewajiban Direksi, maka atas tidak diselenggarakannya RUPS tahunan, bila terjadi kerugian yang dialami perseroan maka Direksi bertanggung jawab secara penuh atas kerugian perseroan tersebut. Dan bila dikaitkan dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang ditetapkan dalam pasal-pasal dalam UU No. 40 Tahun 2007, dalam penelitian ini terlihat bahwa masih terdapat perseroan terbatas yang belum menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan baik untuk melindungi kepentingan pemegang saham perseroan tersebut.Hasil penelitian ini menyarankan bahwa agar diatur mengenai sanksi hukum secara tertulis mengenai tidak dilaksanakannya RUPS Tahunan perseroan, serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan prinsip-prinsip GCG hingga tercipta keharmonisan hubungan antara masing-masing organ perseroan, dan dapat mendukung peningkatan nilai perseroan demi kepentingan shareholders dan stakeholders.

---

The paper discusses about the implementation of The Annual General Meeting of the Shareholders (AGM) which exceed a period as specify in the provisions of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, by taking a case study Deed of Statement of Shareholders Outside The Annual General Meeting of the Shareholders of PT. XYZ. The method used in this study is normative juridical research, with explanatory research typology, using secondary data.

Results of this study concluded that the implementation of the Annual General Meeting is obliged to be implemented no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year, in accordance with the provisions of Article 78 paragraph (2) of Law No. 40 Year 2007. However, with the absence of legal consequences in Act No. 40 of 2007 which expressly governs the non-performance of the AGM then there is still a limited liability company does not hold Annual General Meeting in accordance with the deadline. Implementation of the Annual General Meeting is one of the duties and responsibilities of the Board of Directors, the above is not the holding of the Annual General Meeting, in the event of losses suffered by the company, the Board of Directors take full responsibility for the losses of the company. And when associated with the principles of Good Corporate Governance (GCG) adopted in the articles of the Law 40 In 2007, the research shows that there are still a limited liability company that has not implemented the principle of good corporate governance to protect the interests of the shareholders of the company.

Results of this study suggest that in order to set the legal sanction in writing of the non-performance of Annual General Meeting of the company, as well as the improvement of laws and regulations concerning the application of the principles of good corporate governance so as to create harmonious relations between each organ of the company, and can support an increase in the value of the company's sake shareholders and stakeholders.