ABSTRAKBank umum mempunyai kewajiban untuk membiayai UMKM di Indonesia, salah satu caranya melalui linkage program yang dapat berpola executing maupun channeling. Dalam praktek linkage program berpola executing, banyak bank umum meminta jaminan fidusia atas daftar piutang kepada BPR dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melindungi dana pinjamannya. Jaminan fidusia atas daftar piutang itu sendiri merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi bank umum selain melakukan perjanjian penjaminan dengan perusahaan penjamin dalam rangka mitigasi resiko. Walaupun terdapat unsur mempertaruhkan dana nasabah yang dihimpun oleh BPR dalam menjaminkan daftar piutang tersebut, namun dikarekan terdapat kepentingan nasional yang lebih besar dibandingan kepentingan nasabah BPR maka hal ini diperbolehkan. Tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer berupa wawancara hanya berupa penunjang.

---

ABSTRACT

Commercial banks have obligation to finance development of small medium scale businesses in Indonesia. Linkage program, either with executing or channeling pattern can be used by commercial banks to accomplish the obligation. In the implementation, many commercial banks demand a receivable list from existing debtors as fiduciary security to rural banks. Beside demanding collateral, commercial banks also make a guaranty agreement with credit guarantee company to mitigate the risk of linkage program credit. Altough, there is a customer fund gambling element, but demanding this kind collateral is allowed, since national interest is more important than rural bank?s customer interest. This thesis is juridicial normative research, which is more focused in secondary sources and primary sources in form of interviews with commercial bank officer and notary are used for supporting and complement the research.