ABSTRAKPerjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi ketiga merupakan bentuk peg'anjian yang memberikan kewenangan kepada pengusaha atau kontraktor untuk melakukan usaha pertambangan dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Dalam perkembangan lebih lanjut, Undang-Undang Nomor I I Tahun 1967 diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam ketentuan peralihannya, pemegang PKP2B harus menyesuaikan Pe{anjian dalam waktu 1 (satu) tahun. Salah satu penyesuaian yang dilakukan adalah penambahan klausula bea keluar dalam amandemen.Permasahan yang timbul dalam penulisan ini adalah posisi PT XXX dengan Pemerintah dalam renegosiasi terkait penambahan klausula bea keluar dan bagaimana agar renegosiasi dapat dicapai dengan musyawarah mufakat.Metode dalam penulisan ini adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Tipe penelitian dalam penelitian ini bersifat preskriptif dan alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen atau studi kepustakaan. Pendekatan yang ditempuh dalam penulisan ini adalah pendekatan kualitatif.Dalam kajian ini, Penulis mengambil kesimpulan bahwa bea keluar dapat dimasukkan dalam amandemen apabila ada kesepakatan dan para pihak menghargai dan menghormati isi PKP2B yang telah ditandatangani. Kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan pemegang PKP2B generasi ketiga untuk menemukan solusi sehingga amandemen yang telah tertunda enam (tahun) dapat segera ditandatansani.

---

ABSTRACT

The 3rd generation of Work Agreement on Coal Mining Exploitation (PIG2B) is a form of agreement which granting authorization to the employer or contractor to engage in mining exploitation work in accordance with Law Number 11 of 1967 on Basic Mining Regulation. Law Number I I of 1967 was later amended by Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining. Under the transitory provisions, the holder of PKP2B is required to amend the Agreement within a period of I (one) year. One of such amendments is to supplement the clause of export duty set forth in an amendment.

The subject matter which arises in this paper is the position of PT XXX with the Government in the renegotiation on the addition of clause of export duty and how such renegotiation can be concluded deliberately.

The method applied in the process of completing this paper is juridical normative literature study. The type of research is prescriptive and data collection instrument used in this research is documentary study or literary study. The approach taken in this paper is qualitative approach.

In this study, the writer has drawn conclusion that the clause of export duty can be incorporated into the amendment upon mutual agreement and honor of the parties of the substance of upon which PKP2B is signed. This study is expected to provide input for the govemment and holders PKP2B third generation to find a solution so that the amendments that had been delayed six (years) could be signed soon.