Majelis Pengawas Notaris yang secara berjenjang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat mempunyai salah satu kewenangan menyelenggarakan sidang pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang jabatan Notaris dan atau Kode Etik Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris telah menetapkan pasal pasal yang memuat norma disipliner dan jenis sanksi terhadap pelanggarannya serta tata cara atau prosedur pelaksanaan sidang pemeriksaan dan penjatuhan sanksi. Kewenangan Majelis Pengawas notaris dalam penjatuhan sanksi harus sesuai dengan jenis pelanggaran dan jenis sanksi yang dicantumkan dalam pasal pasal Undang-Undang jabatan Notaris dan tata cara pelaksanaan sidangnya harus sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Melalui metode penelitian yuridis normatif, dengan analisa hukum terhadap putusan Majelis Pengawas Notaris dengan ruang lingkup kewenangan yang diberikan dalam Undang-Undang jabatan notaris, dapat diperoleh diskirpsi mengenai sinkronisasi antara kewenangan Majelis Pengawas notaris, jenis Pelanggaran, jenis sanksi dan prosedur pelaksanaan sidang. Hasil penelitian dijumpai tidak adanya sinkronisasi antara kewenangan Majelis Pengawas Notaris yang bersumber dari Undang-Undang jabatan Notaris dengan penjatuhan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran dan Prosedur pelaksanaan sidang pemeriksaan dan penjatuhan sanksi.

---

Notary Supervisory Council which gradually made up of the Regional Supervisory Council, the Supervisory Council of Regional and Central Supervisory Council has the authority to hold a hearing and sanctions against Notary violating the law office of Notary or Notary Code. Law Notary has set chapters articles containing disciplinary norms and types of sanctions against the infraction and ordinances or procedures for implementing the hearings and sanctions.

The authority of the Supervisory Council sanctions must be notarized in accordance with the type of offense and type of sanction specified in article article Notary Act positions and procedures of the trial must be in accordance with the provisions of the applicable procedural law.

Through normative juridical research method, with a legal analysis of the decision of the Supervisory Council of Notaries with the scope of the authority granted under the Law office of a notary, may be obtained diskirpsi on synchronization between the authority of the Supervisory Council of the notary, the type of violation, the type of sanction and the implementation procedure of the trial.

Results of the study found the lack of synchronization between the authority of the Supervisory Council of Notaries sourced from office of the Notary Act by imposing sanctions in accordance with the type of offenses and procedures of hearings and sanctions.