Keselamatan penerbangan salah satunya ditentukan oleh pengiriman kargo dan pos. Sehingga diperlukan pemeriksaan terhadap keamanan kargo dan pos. Salah satu pelaksana untuk pemeriksaan keamanan tersebut adalah regulated agent. Tesis ini membahas bagaimana hubungan hukum antara regulated agent dengan badan usaha angkutan udara dalam melakukan pemeriksaan keamanan kargo dan pos; dan tanggungjawab hukum regulated agent apabila terjadi kesalahan pemeriksaan kargo dan pos menurut Standar International Civil Aviation Organization (ICAO) dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Hasil penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini, menunjukkan bahwa hubungan hukum antara regulated agent dengan badan usaha angkutan udara adalah hubungan hukum pemberian kuasa atau agency law. Hal ini karena regulated agent melakukan pemeriksaan keamanan kargo dan pos untuk kepentingan badan usaha angkutan udara berdasarkan (perjanjian) kerjasama. Adapun badan usaha angkutan udara adalah badan yang berwenang untuk menjaga keselamatan penerbangan udara. Terkait dengan tanggung jawab regulated agent apabila terjadi kesalahan pemeriksaan keamanan kargo dan pos, baik dalam ICAO maupun undang-undang penerbangan, tidak secara tegas mengatur tanggung jawab regulated agent. Namun demikian, beberapa ketentuan di kedua aturan tersebut, dapat diketahui bahwa dalam hal terjadi kesalahan pemeriksaan maka yang bertanggungjawab adalah pengangkut, dalam hal ini badan usaha angkutan udara di Indonesia dan aircraft operator di ICAO.