Tesis ini membahas mengenai Kedudukan notaris dalam jabatannya yang diatur oleh hukum yang dalam hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat, yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat akta otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Seorang notaris didalam menjalankan jabatannya harus dapat bersikap professional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan undang-undang sekaligus menjunjung tinggi Kode Etik profesinya yaitu Kode Etik Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode kepustakaan dan analisis kasus dengan mengumpulkan data sekunder. Analisis kasus dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Cirebon Nomor 144/PID.B/2013/PN.CN), dimana dalam kasus tersebut notaris melakukan tindak pidana berupa penipuan dan penggelapan terhadap penghadap. Dimana isi akta yang diterbitkan oleh notaris dengan jelas terbukti adanya perbuatan pidana berupa pemalsuan baik berupa isi maupun tandatangan dalam suatu akta yang diterbitkan.

---

This thesis discusses the position of the notary in his post as stipulated by the law in this regard in accordance with Law No. 02 of 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 about Notary (UUJN) with a view to helping and serving the public, which require written evidence to be authentic documents about the situation, event or legal act. A notary public in the exercise of his professional must be able to act with a great personality based on consistent compliance with the law at the same time upholding the Code of Ethics Code of Ethics of the profession is. This study uses normative legal research with the literature and case analysis method to collect data. Case analysis was conducted on the Cirebon Court decision No. 144 / PID.B / 2013 / PN.CN), which in the case of a crime in the form of notary fraud and embezzlement of party attended. Where the deed issued by the notary public with clear evidence of criminal acts such as forgery, both the content and the signature in a deed issued.