Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan akan hunian yang layak serta fasilitas pendukungnya yang lengkap namun berbanding terbalik dengan ketersediaan lahan yang dapat dikembangkan sebagai hunian, oleh karenanya pengembangan mixed-use properti merupakan solusi atas permasalahan kurangnya ketersediaan lahan. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode studi kepustakaan. Peraturan perundang-undangan yang terdapat di Indonesia sebenarnya hanya mengenal istilah Rumah Susun, dan istilah-istilah yang lain merupakan istilah serapan dari bahasa asing yang digunakan oleh para pengembang dalam memasarkan produknya. Pada dasarnya UU 20/2011 sudah mengakomodir adanya konsep mixed-use properti. Hal ini dapat diperhatikan dalam ketentuan Pasal 50 serta penjelasan Pasal 50 huruf b UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Dalam setiap tahapan pengembangan mixed-use properti, terdapat aturan-aturan hukum yang tidak boleh dikesampingkan dan harus sangat diperhatikan, mulai dari tahapan pra-pembangunan, tahapan pembangunan, tahapan pasca-pembangunan. Dalam proses pengembangan mixed-use properti ini, terdapat beberapa permasalahan hukum yang perlu diperhatikan.Terkait studi kasus dimana penulis memilih pengembangan mixed-use properti di Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah dikarenakan di daerah tersebut telah diterbitkan beberapa Peraturan Daerah, khususnya di Kabupaten Sleman, yang cenderung menambah permasalahan hukum dalam rangka mixed-use properti.

---

The increase of population growth from year to year and directly proportional to the increase in demand for proper-residential with complete facilities, but inversely proportional to the availability of land that can be developed as residential, therefore the mixed-use development property is a solution to the problem of the lack of land availability. Form of study is a normative legal research with the literature study method. Legislation in Indonesia was only familiar with the term of ?Rumah Susun?. Other terms are term uptake of foreign languages ​​used by developers in marketing their products. Basically Law 20/2011 already accommodate the concept of a mixed-use property. This can be noted in the provisions of Article 50 as well as the elucidation of Article 50 paragraph b of Law No. 20 of 2011 on the ?Rumah Susun?. In every stage of the development of mixed-use properties, there are rules of law that should not be ruled out and should be very concerned, ranging from pre-construction stages, development, stage, and post-development stages. In the process of developing a mixed-use properties, there are some legal issues that need to be noted. Related to the case study in which the authors chose the mixed-use development property in Daerah Istimewa Yogyakarta, is due in the area has issued several Regional Regulation, particularly in Sleman, which tends to add to the legal issues in the framework of a mixed-use development property.