ABSTRAKSelf Assasment system yang diterapkan di Indonesia merupakan hak dari wajib pajak, untuk menguji kebenaran sistem tersebut fiskus memiliki hak untuk memeriksa wajib pajak. Salah satu jenis pajak yang diperiksa adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN menggunakan sistem kredit pajak dengan sarana Faktur Pajak. Fenomena adanya indikasi faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yang merupakan antisipasi awal fiskus terhadap adanya faktur pajak tidak sah membuat fiskus cenderung mengkoreksi faktur pajak, atas pemeriksaan keluar surat ketetapan pajak. Bagaimana upaya mengurangi faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dan bagaimana upaya wajib pajak untuk membuktikan Faktur Pajaknya berdasarkan transaksi sebenarnya. Hasil penelitian adalah pemerintah telah melakukan upaya untuk mengurangi faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, dengan adanya registrasi ulang pengusaha kena pajak, kenaikan batas pengusaha kena pajak, program faktur pajak elektronik, pembentukan satgas penanganan faktur pajak, keluarnya SE-132/PJ./2010. Upaya wajib pajak untuk membuktikan bahwa Faktur Pajaknya berdasarkan transaksi sebenarnya diawali pemberian data dan keterangan lainnya kepada fiskus serta menolak hasil pemeriksaan, saat telah keluar surat ketetapan pajak, wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum keberatan, jika keberatan ditolak fiskus, wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan pajak, jika upaya hukum banding ditolak wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum peninju kembali ke Mahkamah Agung.

---

ABSTRACT

Self Assesment sytem which is applied in Indonesia is the right of taxpayer for testing its verity system fiscus has the right to investigate the taxpayer. one of tax types which is investigated is Value-added Tax (PPN). PPN uses credit system tax with invoice tax tool. The phenomenon of the existance of invoice tax is not based on the real transaction which is the first anticipation fiscus to the existance of invalid invoice tax makes fiscus tends to correct the invoice tax which is indicated not based on the real transaction. Based of that inverstigation, there is tax assessment. It is one kind of effort to decrease the circulation of invoice tax which is not baded on the real transaction and also the way to the taxpayer to show that their tax invoice is based on the real transaction. The result of the reseach showed that the goverment has done several actions to decrease the invoice tax which is not based on the real transaction. Goverment provides repeated registration to taxable bussinessman, the increasing of the limit of taxable bussinessman, electronic invoice tax program, the establisment of task force of fake invoice tax, the release of SE-132/PJ./2010. The effort of taxpayer to prove that their invoce tax is based on the real transaction begins with giving the data and the other evidences to fiscus and also decline the investigation result, when the "surat ketetapan pajak" has been released which is the law product of investigation the taxpater can submit law appeal to a higher courtto tax court, if the tax appeal declined, the taxpayer can do judicial review to supreme court.