ABSTRAKTesis ini membahas mengenai aspek hukum dalam pencabutan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat yang dimana kewenangan tersebut dahulu terdapat di Bank Indonesia yang kemudian pada tanggal 1 Januari 2014 berpindah ke Otoritas Jasa Keuangan. Pada tanggal 29 Januari 2014 untuk pertama kalinya Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha dalam surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 4/KDK.03/2014BPR VOX Modern Danamitra yang berkedudukan di tangerang. Masalah yang timbul adalah bagaimanakah persayaratan dan prosedur dalam mencabut izin usaha BPR tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan, kemudian akibat hukum setelah dicabutnya izin usaha BPR terhadap nasabah. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif.Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pencabutan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat Vox Modern Danamitra dikarenakan bank tersebut tidak dapat mengatasi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya yang telah dinilai oleh OJK maka OJK sesuai dengan Pasal 37 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 jo Pasal 9 ayat 2 Peraturan BI Nomor 7/34/PBI/2005 tentang tindak lanjut penanganan terhadap BPR dalam status pengawasan khusus, mencabut izin usaha dari BPR Vox Modern Danamitra dengan surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 4/KDK.03/2014. Akibat hukum bagi nasabah penyimpan di Bank Perkreditan Rakyat yang dicabut izin usahanya dalam UU Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009 dilaksanakan dalam bentuk penjaminan yang dilaksanakan oleh LPS atas simpanan nasabah BPR tersebut.

---

ABSTRACT

This examines about legal aspect in revoke the operating license of the Rural Bank that where such authority formerly contained in Bank Indonesia then on 1 January 2014 moved to the Indonesia Financial Services Authority (OJK). On 29 January 2014 for the first time the Financial Services Authority revoke the operating license of BPR VOX Modern Danamitra domiciled at tangerang on the decree of OJK?s board of commissioners No 4/KDK.03/2014. The problem that arises is how the requirement and procedures for revoke the operating license of rural bank by Financial Services Authority (OJK), then the legal consequences after the revocation of operating license rural bank to customers. In order to solve such problem a research is done by using literal study research method having the characteristic of legal normative.

The conclusion of this research is the revocation of the operating license of the BPR VOX Modern Danamitra because the bank could not cope with the difficulties endangering its survival that have been assessed by the OJK, the OJK in accoirdance with article 37 paragraph (2) of Act Number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Act Number 10 of 1998 jo article 9 paragraph (2) BI regulation No. 7/34/PBI/2005 regarding the subsequent handling of the rural bank under special surveillance, revoke the operating license of BPR Vox Modern danamitra with the decree of OJK?s board of commissioners No 4/KDK.03/2014. Legal consequences for customer?s saving in rural bank that has been revoke the operating license in Act Number 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation (?LPS?) as amended by Act Number 7 of 2009 implemented in the form of guarantees executed by LPS on customer deposits BPR.