ABSTRAKPenanganan irregular migration harus melibatkan kerjasama antara negara asal, negara transit dan negara tujuan. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara transit dan Australia sebagai negara tujuan pengungsi menginisisasi berdirinya forum kerjasama Bali Process pada tahun 2002 yang bersifat informal, sukarela dan tidak mengikat. Satu dekade pasca inisiasi Bali Process, dibentuk Regional Support Office yang berkedudukan di Thailand sebagai wadah koordinasi dan kerjasama antar anggota Bali Process.Penelitian ini adalah mengenai Implementasi Kebijakan Keimigrasian Indonesia terkait penanganan penyelundupan manusia di Indonesia terkait dengan langkah kerja Regional Support Office forum Bali Process dengan menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Dengan melakukan analisa pola Implementasi Kebijakan dan konsep Ketahanan Nasional diharapkan dapat mengetahui implikasi berdirinya Regional Support Office terhadap Implementasi Kebijakan Keimigrasian dalam penanganan penyelundupan manusia di Indonesia serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Data penelitian ini diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan dan proses wawancara dengan dengan praktisi di bidang Kebijakan Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan akademisi di bidang Hukum Internasional.Berdasarkan hasil pengolahan data, ditemukan bahwa Implementasi Kebijakan Keimigrasian dalam rangka penanganan penyelundupan dan manusia di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 telah sesuai dengan Policy Guide yang dipublikasikan oleh Regional Support Office.

---

ABSTRACT

In principal, country of origin, transit country, and destination country necessitate to cooperate in managing people smuggling issues. Indonesia as a transit country and Australia as a destination country has initiated Bali Process forum in 2002. This forum is an informal voluntary non-binding process. A decade post Bali Process initiation, Regional Support Office was established to facilitate practical cooperation among members of Bali Process.

This research focuses on Immigration Policy Implementation on people smuggling management complying with the Regional Support Office of Bali Process?s work plan recommendations by using descriptive qualititave method. In order to understand the implications of Regional Support Office establishment and Immigration Policy Implementation in managing people smuggling issues as well as it?s obstacles, this study analyze the pattern of Immigration Policy Implementation and the concept of National Resilience within this issue. Research data is obtained from literature research and in depth interviews with Immigration Policy practicioner in the Directorate General of Immigration along with an International Law expert.

As the result of data processing collected from interviews, it can be concluded that Immigration Policy Implementation in managing people smuggling issues as stipulated in Act No. 6 Year 2011 concerning Immigration and Government Regulation No. 31 Year 2013 has been in accordance with the Policy Guide, published by the Regional Support Office.