Hubungan budaya antarabangsa sudah digunakan sebagai instrumen diplomatik oleh negara industri maju dalam mengejar kepentingan ekonomi dan strategis nasional mereka. Disertasi ini membahas hubungan budaya antarabangsa antara Jepang dan Indonesia dari kurun waktu 1967 sampai 1987, berfokus pada program pertukaran kebudayaan dan pendidikan dari program hubungan budaya antarabangsa Jepang. Saya berpendapat bahwa pemerintah Jepang telah dan masih akan menjalankan hubungan budaya antarabangsa dengan Indonesia sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan politik dan ekonomi mereka. Keuntungan yang didapat Indonesia adalah masalah kedua.
Salah satu saluran utama pemerintah Jepang dalam memberikan bantuan program budaya untuk Indonesia adalah melalui Official Development Assistance (ODA), khususnya melalui tipe tertentu dari proyek hibah. Program kerja sama teknik diberikan melalui Japan International Cooperation Agency (JICA), program beasiswa melalui Kementerian Pendidikan, Monbusho. Adapun program khusus budaya dikelola oleh Japan Foundation. Sejak awal tahun 1960-an, ketiga lembaga ini memberi pendidikan dan pelatihan teknis untuk orang Indonesia yang memiliki potensi menjadi orang yang berpengaruh.
Saya menyimpulkan bahwa, meskipun cita-cita utopis secara resmi ditawarkan untuk menjelaskan hubungan budaya Jepang dengan Indonesia, melalui hibah bantuan yang terlihat murah hati, manfaat arus budaya itu sejatinya untuk melayani kepentingan politik dan ekonomi dari Jepang sebagai bangsa pengirim. Program budaya Jepang menularkan manfaat lebih sedikit untuk Indonesia sebagai bangsa penerima. Dengan demikian, hubungan Jepang dengan negara Asia Tenggara mengingatkan banyak orang terhadap pendekatan imperialis yang mereka tunjukkan di masa lalu.
International cultural relations are used as diplomatic instruments by wealthy industrialised nations in pursuit of national economic and strategic interests. This dissertation examines Japan-Indonesia cultural relations from 1967-1987, focussing on educational and cultural exchange programs as the most influential of Japan?s international cultural relations programs. I argue that the Japanese government has pursued, and still does pursue, cultural relations with Indonesia seeking foremost political and economic benefit for Japan. Benefits for Indonesia are a secondary concern.
One of the main vehicles through which the Japanese government delivers cultural programs to Indonesia has been Official Development Assistance (ODA), particularly through specific types of grant projects. Technical programs are delivered mainly through the Japan International Cooperation Agency (JICA), and scholarship programs are through the Ministry of Education, Monbusho. Programs that are specifically cultural are administered by the Japan Foundation. All three bodies have provided education and technical training for influential Indonesians from the inception of these programs in the late 1960s.
I conclude that, even though utopian ideals are offered to officially explain Japan?s cultural relations with Indonesia, a position substantiated by seemingly generous aid grants, the cultural flows and their rewards serve primarily the political and economic interests of Japan as the sending nation. Japan?s cultural programs bring less benefit to Indonesia as the recipient nation. It is thus a relationship redolent of Japan?s past imperialist approach to Southeast Asian nations.