ABSTRAKUndang undang penyiaran mengamanatkan adanya keberagaman kepemilikan dan konten karena televisi merupakan bagian dari ranah publik Namun di Indonesia keberagaman konten dan kepemilikan tidak terjadi Hal tersebut karena kesalahan dalam penafsiran undang undang tentang kepemilikan dan proses konsolidasi Konsentrasi kepemilikan televisi ini menyebabkan konten siaran menjadi relatif sama dan banyaknya konten yang memfasilitasi kepentingan pemilik baik dari kepentingan ekonomi politik dan pribadi.

---

ABSTRACT

The Act of Broadcasting mandates the diversity of ownership and content because television is part of public area However in Indonesia the diversity of content and ownership does not occur It happens because misinterpretation of The Act of Broadcasting about ownership and consolidation process This concentration of television ownership also affects the broadacast content became relatively similar and there are some broadcasting content that facilitates the interests of the owner from economic politic and private aspect.