Dewasa ini negara-negara di dunia sedang mengalami fleksibilisasi pasar kerja. Dampak dari fleksibilisasi pasar kerja adalah sistem kerja alih daya. Sistem kerja alih daya menimbulkan berbagai macam masalah, sepertipekerja alih daya di Cina, India, dan Jerman mengaku bahwa upah yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan perjanjian kontrrak. Lalu di Indonesia, pekerja alih daya menuntut pemenuhan hak mendapatkan kesejahteraan sosial. Apabila hak-hak tersebut tidak terpenuhi maka akan berimplikasi pada terjadinya eksklusi sosial. Studi ini membahas esklusi sosial yang dialami pekerja alih daya di Indonesia berupa hak mendapatkan perlindungan hukum, yang termasuk kedalam dimensi politik. Selama ini masih terbatasnyastudi-studi sebelumnya yang membahas eksklusi sosial berdasarkan hak dimensi politik, mayoritas membahas hak dimensi sosial & ekonomi. Studi ini juga berusaha melengkapi kajian-kajian sebelumnya dengan membahas eksklusi sosial berdasarkan dimensi politik, namun tidak terlepas kaitannya dengan dimensi sosial dan ekonomi.Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa pekerja alih daya mengalami eksklusi sosial dalam mendapatkan hak perlindungan hukum. Lalu, studi ini juga menemukan bahwa instansi pengguna mengaku bahwa mereka tidak menggunakan tenaga kerja alih daya sehingga pekerja alih daya semakin tereksklusi.Eksklusi sosial dalam studi ini dilihat melalui pengetahuan dan tanggapan pekerja alih daya terhadap peraturan sistem kerja alih daya di Indonesia. Selain itu, peran negara sebagai regulator dan legislator yang cenderung menguntungkan pihak pengguna dan penyalur serta peran negara sebagai pengawas sangat lemah. Teknik pengumpulan data dalam studi ini adalah wawancara mendalam, dengan menggunakan sudut pandang pekerja alih daya sebagai sumber data.

---

Nowadays the countries in the world are experiencing flexibility on labor market. The effect from flexibility on labor market is outsourcing system. Outsourcing system is generate various problem. Outsourced worker in China, India, and German claim that their income not appropriate to contract agreement. Whereas in Indonesia, outsourced worker is demand that fulfillment rights to social welfare. However, if rights of outsourced worker not fulfilled, it will implicated to social exclusion. This study will discuss about social exlusion on outsourced worker to have rights of rule of law protection, in which the rights of rule of law protection is included into the political dimension. The previous study is limited which is discuss about social exclusion who has experienced by outsourced workers is according to political dimension, mostly discusss about social exclusion according to economic and social dimension. This study will complete pervious studies by discuss about social exclusion according to political dimension, which is rights according to political dimension also related by social and economic dimension.

Then, this study also find the facts that users admitted don‟t use outsourced worker. Social exclusion in this study is showed through a knowledge of outsourced worker to rules of outsourcing work system in Indonesia and a reaction of outsourced workers to rules of outsourcing work system in Indonesia. Furtheremore, the role of government as legilslator and regulator is impartiality to outsourced worker and the role of government as controller is very weak.The technique of data collection in this study is using an in-depth interview by using the outsourced workers‟ point of view as a data source. Keyword: social exclusion, outsourced workers, rights of rule of law protection, the role of state, industrial relationship