Banyaknya permohonan uji materiil terhadap undang-undang sebagai produk legislasi DPR dan Presiden di Mahkamah Konstitusi, menandakan pembuatan undang-undang sebagai salah satu produk hukum di Indonesia saat ini oleh banyak pihak dipandang belum berhasil memenuhi harapan masyarakat. Kontras, dengan konsekuensi sudah ratusan pasal yang dibatalkan oleh MK sejak berdirinya itu menandakan begitu buruknya pembuatan undang-undang selama ini. Salah satu penyebabnya adalah kelemahan untuk meneliti dengan cermat agar draf- draf undang-undang tersebut sesuai dengan konstitusi dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ingin mengkaji dan mengembangkan suatu mekanisme check list guna memastikan bahwa tiap proses pembuatan undang- undang sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan harapan masyarakat. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan memakai pendekatan perundang-undangan, konseptual dan historis. Dari hasil penelitian mengetengahkan sebuah mekanisme tambahan bagi MK untuk memverivikasi nilai konstitusionalitas suatu rancangan undang-undang.