Artikel Jurnal :: Kembali

Artikel Jurnal :: Kembali

Upaya mewujudkan kota layak anak di Surakarta dan Makassar

Moh Ilham A Hamudy; (Kementerian Dalam Negeri Ri, [Date of publication not identified] )

 Abstrak

Penelitian ini adalah tentang kota layak anak (KLA). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam melindungi anak dan keluarnya UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan kewajiban pemerintah daerah dalam mengurus anak. Penelitian ini berusaha menggambarkan pelbagai upaya yang dilakukan pemerintah Kota Surakarta dan Makassar dalam mewujudkan KLA, berikut faktor pendukung dan penghambat yang melingkupi perwujudan KLA tersebut. Dengan menggunakan metode deskriptif dan memadunya dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan beberapa poin penting tentang upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan KLA. Di Surakarta, misalnya, sudah ada beberapa puskesmas ramah anak. Puskemas itu dilengkapi dengan ruang tunggu khusus anak lengkap dengan alat bermainnya. Selain itu, layanan-layanan untuk anak seperti taman gizi, pojok ASI, dokter spesialis anak, layanan konseling anak dan tempat pelayanan korban kekerasan terhadap anak juga terus dilengkapi, dan masih banyak program lainnya. Tidak heran kalau penilaian Kementerian PPPA memberikan skor 713 dari total nilai yang terdapat dalam 31 indikator KLA yang sudah dipenuhi Kota Surakarta. Sedangkan, Kota Makassar belum banyak program yang dikerjakan pemerintah daerah. Pasalnya, Makassar relatif baru mencanangkan KLA dan kini masih tengah melakukan pembenahan. Di antara program yang baru dan sedang dilaksanakan Pemerintah Kota Makassar adalah pemberian akta kelahiran secara gratis, membangun rumah susun di kawasan kumuh, dan menjadikan dua kelurahan sebagai proyek percontohan KLA. Adapun faktor yang memengaruhi perwujudan KLA itu adalah komitmen. Tidak hanya komitmen kepala daerah, tetapi juga semua pihak terkait. Sebagai sebuah isu yang melibatkan pelbagai pihak, KLA juga membutuhkan kapasitas kelembagaan. Tidak hanya kapasitas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai leading sector KLA, tetapi semua satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya. Selain itu, program KLA tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, dan memerlukan biaya yang tidak sedikit.

 Metadata

Jenis Koleksi : Artikel Jurnal
No. Panggil : 351 JBP 7:2 (2015)
Entri utama-Nama orang :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: Kementerian Dalam Negeri Ri, [Date of publication not identified]
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
ISSN : 20854323
Majalah/Jurnal : Jurnal Bina Praja=Jurnal Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintah Dalam Negeri
Volume : 7 (2) Juni 2015. Hal. : 151-162
Tipe Konten : journal
Tipe Media : unmediated
Tipe Carrier : volume (rdacerrier)
Akses Elektronik :
Institusi Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 4 R. Koleksi Jurnal
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
351 JBP 7:2 (2015) TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20425683
Cover