ABSTRAK
Disertasi ini membahas dinamika politik proses perubahan UUD 1945 di MPR 1999-2002 pada masa transisi demokrasi, terhadap lima isu utama, yaitu : 1) dasar negara danagama, 2) DPR 3) DPD, 4) MPR dan 5) sistem pemilihan Presiden langsung. Tujuanpenelitian, pertama, melihat bagairnana pandangan dan sikap fraksi-fraksi di PAH BPMPR terhadap lima isu tersebut, dan bagaimana perdebatan itu berlangsung. Kedua,mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan dan sikap fraksi. Apakahdipengaruhi oleh latar belakang sejarah ideologis partai, atau oleh latar belakangkepentingan partai. Ketiga, menjelaskan dan mengnalisis perkembangan ilmu politikmelalui studi proses perubahan UUD 1945.Metode penelitian adalah kualitatiff Posisi peneliti sebagai participant-observer,mempengaruhi otentisitas penelitian. Pendekatan struktural dan kultural digunakan unmkmemperoleh refleksi mendalam atas fenomena yang diteliti. Teori transisi demokrasidigunakan untuk menjelaskan setting politik perubahan UUD 1945. Teori elite olehRobert Michell, teori aliran politik oleh Geertz dan Feith, dan teori lconflik oleh MauriceDuvergor dan Maswadi Rauf untuk menjelaskan proses dan dinamika interaksi politikfraksi-fraksi di MPR.Hasil penelitian menunjukkan, pertama, peran elite fraksi di PAH BP MPR dan DPPpartainya sangat besar, juga masyarakat sipil dalam mempengaruhi proses pembahanUUD 1945. Kedua, fraksi-fraksi bersikap bahwa Pancasila sebagai dasar negara sudahfinal sehingga yang diperdebatlcan bukan substansi Pancasila, tetapi masalahpenempatannya saja. Ketiga, dalam masalah agama (Pasal 29) masih nampak wamaaliran mempengaruhi secara terbatas pandangan dan sikap fraksi. ?Aliran? disini berbedawujudnya dari aliran politik yang menjadi mainstream utama politik Indonesia masa lalu.Aliran lebih bermakna sebagai identitas politik partai. Keempat, pada lima isu yangdibahas, posisi fraksi-fraksi bergerak antara reformis moderat dan refomis progresif;berlainan dengan temuan Blair mengenai dikotomi konservatif-progresif dalampengelompokan fraksi-fraksi di PAH BP MPR.Implikasi teoritis memperlihatkan adanya perubahan dan kontinuitas dalam aliran politikdi Indonesia. Aliran politik tidak dapat lagi seutuhnya dilihat seperti yang dimaksudkanGeertz maupun Feith. Aliran politik dewasa ini lebih digunakan sebagai alat identitaspolitik partai. Fenomena perubahan ideologi di tingkat global dan menguatnyapragmatisme di kalangan umat Islam akibat proses deideologisasi dan modernisasiekonomi selama Orde Baru telah memunculkan masyarakat Islam yang lebihmengutamakan Islam kultural daripada Islam sebagai ideologi.