ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai akibat hukum dari perjanjian pinjam-meminjam yangbatal demi hukum karena melanggar ketentuan Pasal 31 Undang-undang No. 24Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaanterhadap pihak yang sudah berprestasi, berdasarkan Putusan 451 / PDT.G / 2013 /PN.JKT.BRT. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kewajibanmenggunakan Bahasa Indonesia dalam perjanjian sebagaimana diatur Pasal 31 UUBahasa merupakan ketentuan formil perjanjian yang apabila dilanggar mengakibatkanbatal demi hukum dan bagaimana efek batal demi hukum tersebut terhadap pihakyang sudah berprestasi dalam perjanjian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatifdengan bentuk penelitian hukum yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkanbahwa Pasal 31 UU Bahasa merupakan ketentuan formal yang bila dilanggarmengakibatkan batal demi hukum dan efek terhadap pihak yang berprestasi adalahRestitusi pinjaman pokok atas dasar doktrin Unjustified Enrichment dan 1359(1)Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

ABSTRACT
The focus of this undergraduate thesis to discuss regarding the legal effect of nullityon loan agreement due to violation of Article 31 of Law No. 24 of 2009 regardingFlag, Language, State Symbol and National Anthem towards performing party basedon Case Decision No. 451 / PDT.G / 2013 / PN.JKT.BRT. The objective of thisresearch is to know whether or not an obligation to use Indonesian Language inAgreements as stipulated by Article 31 of Language Law is a formal requirement thatwould result in nullity if violated and the effect of nullity towards the performingparty. This research is a qualitative research in a form of juridical normative. Theresult of this research shows that Article 31 of Language Law is a formal requirementthat would result in nullity if violated and the effect towards the performing party isrestitution of the outstanding loan based on the doctrine of Unjustified Enrichmentand 1359(1) of the Civil Code of Indonesia.