ABSTRAKHubungan antara Walhi-YLBHI dan negara tidaklah sesederhana di permukaan.
Konstalasi politik, interaksi antar-aktor individu dan institusi telah ?menyembunyikan
rahasia? di balik dinamika itu yang mungkin tidak bisa dipahami hanya dengan semata
melihatnya sebagai konflik atau hubungan dikhotomis antara masyarakat sipil dan
niagara. Interaksi yang berlangsung justru ternyata saling terkait, dibangun secara
rasional di antara pelaku yang terlibat, tidak hanya antara aktor ornop dan pemerintah,
juga sektor internasional dan masyarakat sendiri dalam hubungan kompleks itu. Konteks
itulah yang mempengaruhi tumbuhnya Walhi dan YLBHI sebagai masyarakat sipil.
Berdasarkan konteks tersebut, sludi ini mengungkapkan beberapa temuan teoritis.
Pertama, berkaitan dengan teori hubungan antara masyarakat sipil dengan ncgara.
Menurut teori yang ada, masyarakat sipil dikonstruksi sebagai: (1) organisasi yang
dibentuk oleh masyarakat di Iuar sektor negara", dan (2) ?domainnya terpisah dari atau
di luar domain niagara. " Konstruksi ini temyata tidak sesuai dengan konteks kasus Walhi
dan YLBHI, sehingga perlu dimodifikasi bahwa (1) ?masyarakat sipil merupakan
kelompok yang dibentuk masyarakat sendiri atau masyarakat bersama negara dan (2)
"domainnya terbentuk dan berkembang karena interaksinya dengan domain negara"
Dengan modifikasi tersebut, studi ini melihat bahwa ?niagara dapat berperan
positif dalam pembentukan masyarakat sipil", sedangkan teori yang ada cenderung
mengkonstruksi ?peranan negara tidak sebagai faktor positif dan menentukan dalam
pembentukam masyarakat sipil. "
Kedua, berkaitan dengan karakteristik masyarakat sipil, meliputi: autonomy, self
supporting dan say generating Hasil studi ini mengungkapkan berdasarkan kasus
spesifik Walhi dan YLBHI, karakteristik aranomy tampakrnya dapat diwujudkan, berbeda
dcngan seff supporting dan self generating. Namun demikian, berkembangnya kriteria-
kriteria tersebut tampaknya dipengaruhi oleh konstalasi interaksi antara; (1) unsur-unsur
negara; (2) lembaga-lembaga intemasional; dan (3) masyarakat sendiri.
Dengan konstruksi tersebut, maka hasil studi ini menambahkan sesuatu yang baru
pada teori masyarakat sipil yang ada, bahwa ?(1) kebijakan politik akomodatif negara, (2)
keterlibatan Iembaga-Iembaga internasional, dan (3) partisipasi masyarakat sendiri dari
segi sumber daya - merupakan faktor faktor yang menentukan bagi proses terwujudnya
karakteristik autonomy, self supparting, dan self generating masyarakat sipil?. Temuan
ini memodifikasi teori masyarakat sipil yang ada yang cenderung ?mengkonstruksi
perwujudan ketiga karakteristik maayarakar sipil tersebut berdasarkan pada penekanan
kemampuan potensial entitas masyarakat sipil sendiri, tidak melihat urgensi dukungan
peranan sektor negara, internasional, dan masyarakat sendiri.?
AbstractThe relation between Walhi-YLBHI and the state is not as simple as it seems on the surface. Political constellation, interaction between individual actors and institutions has "hide the secret" behind this dynamics which perhaps cannot be understood only be looking at it as a mere conflict or dichotomy between civil society and state. The on going interaction became interrelated, built rationally between actors, not just between NGO actors and state, but also international sector and the society itself in this complex relationship. This context hence then influences the emergence of Walhi and YLBHI as civil society.