Demokrasi sebagai sistem politik dalam praktiknya tidak bisa dipisahkan dari komunikasi. Pemerintah sebagai institui eksekutif memiliki peranan dalam menciptakan proses demokrasi agar berjalan sesuai tatanannya. Namun, dalam konteks hubungan pemerintah pusat dan daerah yang demokratis terdapat indikasi ketidakharmonisan. Wujud ketidakharmonisan terlihat dari adanya polemik bahkan penolakan politik terjadap kebijakan publik pemerintaj pusat di tingkat daerah. Selain itu dalam menyusun regulaso kedserahan serijg sekali tidak memiliki konsiderasi atau merujuk pada regulasi di tingkat pusat sehingga menciptakan kerancuan kebijakan publik. Implementasi kebijakan pusat di daerah juga todal terintegrasi dalam program lerja daerah tetapi diperlakukan sebagai salah satu bentuk perlakuan proyel tahunan terhad stakeholder yang parsial. Oleh karena itu tulisan ini mendiskuikan temuan-temuan yang diharapkan mampu menginisoaso model komunikasi politik antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan menggunalan konsep komunikasi politik deliberatif, mediatisasi politik, komunikasi multikultur, komunikasi konsensus, dan komunikasi organisasi unggu, studi ini mengeksplorasi berbagai model dalam pendekatan kualitatif melalui diskusi kelompok terfokus dan wawancara mendalam di tiga daerah terpilih. Hasil koneptual studi ini memperlihatkan pentingnya aparatur pemerintah pusat dan daerah terlibat dapam suatu kegiatan bersama yang menggunakan model komunikasi deliberatif, mediatif, multikultural, konsensu, dan unggul.Sehingga pada saat proses hingga pengaplikasian dari kelima model ini, aparatur pemerintah pusat dan daerah dapat menjadi politisi, profesional dan relawan. Kemudian baik pemerintah pusat dan daerah dapat menempatkan aparatusnya sebagai political communication liasion officer yang mampu menjembatani kepentingan masing-masing.
Democracy as politic system in its practice was unseparable of communication. Government as executive institution had important role in creating of democracy process so that running streamlined appropriate the order. However in relation context central and local government were democracy which obtained disharmony indication. Being disharmony viewed from existence of polemi even declination of politic toward central government public policy in local level. Furthermore, in arranging regional regulation had not often considerarion or refer to regulation in central level so that creating confusion of public policy. Implementation of central policy in local also unintegrated in local working program but treated one of annual treatment project to stakeholder was parcial. Therefore, this paper discussed findings expected which capable initiated political communication model between central and local government. By using concept of political communication were deliberative, political mediation, multiculture communication, consensus communication, and supreme orgamization communication, this study explored kind of model in qualitative method through groupmdiscussion that focused and in-depth intervewed in three selected area. Result of this study conceptual described importance apparatus of central and local governement involved in joint activity that used political communication modelmof deliberative, mediative, multicultural, consensus, and supreme. That in the processing until applicarion of five model, apparatus of central and regional government could be politicians, professional, and volunteers. Then both central and regional governement could give position its apparatus as political communicatiom liasion officer which capable related each of consideration.
